Animo Tinggi, Kenapa Kuota Transmigran Kabupaten Semarang Dipangkas?

Kompas.com - 30/05/2017, 18:00 WIB
Seminar Ketransmigrasian. Indonesia terbukti belum mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksinya sendiri, kata Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi. Upaya meningkatkan ketahanan pangan, salah satunya, melalui program transmigrasi. Josephus PrimusSeminar Ketransmigrasian. Indonesia terbukti belum mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksinya sendiri, kata Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi. Upaya meningkatkan ketahanan pangan, salah satunya, melalui program transmigrasi.
|
EditorAprillia Ika

UNGARAN, KOMPAS.com - Pemerintah pusat mengurangi kuota transmigrasi untuk Kabupaten Semarang hingga mencapai 890 persen dari kuota tahun-tahun sebelumnya. Padahal, peminat transmigrasi dari wilayah ini cukup tinggi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Semarang Moh Riyanto mengatakan, tahun ini, Kabupaten Semarang hanya mendapat jatah lima kepala keluarga (KK) untuk ikut program transmigrasi. Padahal sebelumnya jumlah transmigran yang dikirim berkisar antara 20 sampai 30 KK per tahun.

"Tahun ini kita hanya memberangkatkan lima KK," kata Riyanto, Selasa (30/5/2017) siang.

Saat ini Disnaker sedang melakukan inventarisasi ulang terhadap peminat transmigrasi yang sudah terdaftar. Sebab dengan lamanya menunggu kemungkinan ada calon peserta yang mengundurkan diri.

Kelima KK peserta transmigrasi tersebut rencananya akan diberangkatkan ke Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

"Sekarang dalam proses rekruitmen meski sudah ada daftar tunggu. Kita inventarisir ulang, siapa yang masih berminat," ujarnya.

Menurut Riyanto, selama ini Kabupaten Semarang termasuk wilayah penghasil transmigran terbesar. Bahkan animo masyarakat sangat tinggi, melebihi kuota yang diberikan pusat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Daftar tunggu kita sampai tahun 2017 ini malah sudah mencapai 165 KK," imbuhnya.

Riyanto mengaku tidak tahu alasan pemerintah pusat mengurangi jatah transmigran dari wilayahnya. Sebab pemerintah daerah hanya sebatas mencarikan dan memfasilitasi para calon transmigran hingga keberagkatannya ke daerah tujuan.

"Memang kuota peserta transmigrasi tiap wilayah merupakan kewenangan dari pusat, kemudian turun ke provinsi baru dibagi ke kabupaten/kota," pungkasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.