Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kekhawatiran Sejumlah Anggota DPR jika Wimboh Santoso Pimpin OJK

Kompas.com - 05/06/2017, 15:52 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wimboh Santoso menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di hadapan Komisi XI DPR RI. Wimboh dicalonkan sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK.

Wimboh saat ini menjabat Komisaris Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebelumnya, Wimboh berkarier di Bank Indonesia (BI) dan pernah menjabat Kepala Kantor Perwakilan BI di New York dan Direktur di Dana Moneter Internasional (IMF).

Komisi XI DPR RI menyoroti jabatan yang pernah diemban Wimboh di IMF. Anggota dewan khawatir, koneksi Wimboh dengan IMF bisa berujung pada intervensi.

"Bapak punya koneksi kuat dengan IMF. Dikhawatirkan Bapak akan diintervensi," ujar Elviana, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Gedung DPR/MPR/DPD, Senin (5/6/2017).

Pertanyaan serupa juga dilontarkan oleh Heri Gunawan dari Fraksi Partai Gerindra. Menjawab pertanyaan dari para anggota Dewan, Wimboh menyatakan dirinya tidak akan bisa diintervensi oleh IMF.

"Terkait intervensi IMF, saya jawab tidak. Saya di IMF menjual (mempromosikan) Indonesia, saya memperkenalkan Indonesia, dan saya mempengaruhi IMF untuk Indonesia," ungkap Wimboh.

Wimboh mengungkapkan, dirinya yang memperjuangkan pertemuan IMF dan Bank Dunia digelar di Indonesia pada tahun 2018 mendatang.

"Justru kita harus bisa mempengaruhi IMF untuk kepentingan Indonesia, bukan diintervensi," jelas Wimboh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Heboh Loker KAI Dianggap Sulit, Berapa Sih Potensi Gajinya?

Heboh Loker KAI Dianggap Sulit, Berapa Sih Potensi Gajinya?

Whats New
Tantangan Menuju Kesetaraan Gender di Perusahaan pada Era Kartini Masa Kini

Tantangan Menuju Kesetaraan Gender di Perusahaan pada Era Kartini Masa Kini

Work Smart
Bantuan Pesantren dan Pendidikan Islam Kemenag Sudah Dibuka, Ini Daftarnya

Bantuan Pesantren dan Pendidikan Islam Kemenag Sudah Dibuka, Ini Daftarnya

Whats New
Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Whats New
Tiket Kereta Go Show adalah Apa? Ini Pengertian dan Cara Belinya

Tiket Kereta Go Show adalah Apa? Ini Pengertian dan Cara Belinya

Whats New
OJK Bagikan Tips Kelola Keuangan Buat Ibu-ibu di Tengah Tren Pelemahan Rupiah

OJK Bagikan Tips Kelola Keuangan Buat Ibu-ibu di Tengah Tren Pelemahan Rupiah

Whats New
Pj Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran yang Gerak Cepat Atasi Permasalahan Petani

Pj Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran yang Gerak Cepat Atasi Permasalahan Petani

Whats New
LPEI dan Diaspora Indonesia Kerja Sama Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

LPEI dan Diaspora Indonesia Kerja Sama Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

Whats New
Unilever Tarik Es Krim Magnum Almond di Inggris, Bagaimana dengan Indonesia?

Unilever Tarik Es Krim Magnum Almond di Inggris, Bagaimana dengan Indonesia?

Whats New
Simak 5 Cara Merapikan Kondisi Keuangan Setelah Libur Lebaran

Simak 5 Cara Merapikan Kondisi Keuangan Setelah Libur Lebaran

Earn Smart
Studi Kelayakan Kereta Cepat ke Surabaya Digarap China, KAI: Kita Enggak Ikut

Studi Kelayakan Kereta Cepat ke Surabaya Digarap China, KAI: Kita Enggak Ikut

Whats New
Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bisa Berimbas ke Harga Barang Elektronik

Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bisa Berimbas ke Harga Barang Elektronik

Whats New
Pendaftaran UM-PTKIN 2024 Sudah Dibuka, Ini Link, Jadwal, hingga Alurnya

Pendaftaran UM-PTKIN 2024 Sudah Dibuka, Ini Link, Jadwal, hingga Alurnya

Whats New
Rincian Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 April 2024

Rincian Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 April 2024

Spend Smart
Pembentukan Badan Penerimaan Negara Masuk Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2025

Pembentukan Badan Penerimaan Negara Masuk Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2025

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com