Kekhawatiran Nasabah soal Rekening yang Bisa Diintip Ditjen Pajak

Kompas.com - 05/06/2017, 18:59 WIB
Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo  saat ditemui usai Ajang Penganugerah Wirausaha Muda Mandiri di Bogor, Sabtu (10/3/2017).  KOMPAS.com/ACHMAD FAUZIDirektur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo saat ditemui usai Ajang Penganugerah Wirausaha Muda Mandiri di Bogor, Sabtu (10/3/2017). 
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas) mengaku mendapatkan banyak pertanyaan seputar Perpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Melalui aturan ini, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) leluasa mengintip rekening nasabah tanpa perlu meminta izin kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Pertanyaan cukup banyak sejak informasi ini muncul di media. Masih ada salah paham," ujar Ketua Perbanas Kartika Wirjoatmodjo dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Selama ini tutur ia, banyak nasabah yang mengira bahwa data yang dibuka adalah mutasi rekening. Namun pemerintah memastikan data yang bisa diakses adalah saldo akhir periode atau akhir tahun.

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri itu, informasi detail harus disosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Hal itu penting agar nasabah tidak khawatir dengan aturan itu.

"Pelaksanaannya juga sudah sejalan dengan seluruh dunia. Dengan penjelasan itu rasanya kekhawatiran itu bisa kita tepis dan tidak ada implikasi yang signifikan," kata Kartika.

Senada dengan Kartika, Wakil Ketua Himpunan Bank Negara (Himbara) Haru Koesmahargyo juga menilai pentingnya sosialisasi intens Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Pria yang menjabat sebagai Direktur Keuangan BRI itu akan menyiapkan cara agar Perppu Akses Informasi Keuangan itu bisa dipahami oleh para nasabah, terutama nasabah BRI.

Batas nominal saldo yang wajib dilaporkan ke Ditjen Pajak sebesar Rp 200 juta. "Saya hitung (jumlah rekening) Rp 200 juta ke atas kira-kira dari BRI ada di atas 100.000 rekening," ucap Haru.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan bahwa pemeritah menyadari pentingnya sosialisasi Perppu Nomor 1 Tahun 2017. Oleh karena itu ia memastikan akan segara melakukan sosialiasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mediasi Diundur, Nasabah WanaArtha Life Tetap Tagih Janji Pembayaran

Mediasi Diundur, Nasabah WanaArtha Life Tetap Tagih Janji Pembayaran

Whats New
E-Toll Bakal Digantikan MLFF, Bank Mandiri Yakin Transaksi Uang Elektronik Tetap Tinggi

E-Toll Bakal Digantikan MLFF, Bank Mandiri Yakin Transaksi Uang Elektronik Tetap Tinggi

Whats New
E-Toll Akan Diganti Sistem MLFF, Jasa Marga: Kami Masih Tunggu Pemerintah

E-Toll Akan Diganti Sistem MLFF, Jasa Marga: Kami Masih Tunggu Pemerintah

Whats New
Bahlil: Tesla, LG hingga Foxconn Berencana Bangun Pabrik di Batang, Jawa Tengah

Bahlil: Tesla, LG hingga Foxconn Berencana Bangun Pabrik di Batang, Jawa Tengah

Whats New
Pertagas Catatkan Kinerja Positif Sepanjang 2021, Laba Bersih Capai 127,2 Juta Dollar AS

Pertagas Catatkan Kinerja Positif Sepanjang 2021, Laba Bersih Capai 127,2 Juta Dollar AS

Rilis
Tak Naikkan BBM, Menkeu: Kas Pertamina Sudah Defisit Rp 35,28 Triliun

Tak Naikkan BBM, Menkeu: Kas Pertamina Sudah Defisit Rp 35,28 Triliun

Whats New
Rampung Pertengahan 2023, Pembangunan Makassar New Port Sudah Capai 86,9 Persen

Rampung Pertengahan 2023, Pembangunan Makassar New Port Sudah Capai 86,9 Persen

Whats New
Apa Itu Kartu Kredit: Definisi, Untung Rugi, dan Syarat Memilikinya

Apa Itu Kartu Kredit: Definisi, Untung Rugi, dan Syarat Memilikinya

Whats New
E-Toll Bakal Digantikan MLFF, BRI: Mempengaruhi Kinerja Brizzi

E-Toll Bakal Digantikan MLFF, BRI: Mempengaruhi Kinerja Brizzi

Whats New
Kejar Target Diresmikan Juni 2022, Pengerjaan Tol Cibitung-Cilincing Dikebut

Kejar Target Diresmikan Juni 2022, Pengerjaan Tol Cibitung-Cilincing Dikebut

Whats New
Lengkap, Ini Rincian Biaya Haji 2022 per Embarkasi

Lengkap, Ini Rincian Biaya Haji 2022 per Embarkasi

Spend Smart
Anggaran Bansos APBN 2022 Naik Rp 18,6 Triliun, Totalnya Jadi Rp 431,5 Triliun

Anggaran Bansos APBN 2022 Naik Rp 18,6 Triliun, Totalnya Jadi Rp 431,5 Triliun

Whats New
Cara Membuat SKCK Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Cara Membuat SKCK Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Calon Investor Bertambah, Wanaartha Life Belum Sampaikan Skema Pembayaran

Calon Investor Bertambah, Wanaartha Life Belum Sampaikan Skema Pembayaran

Whats New
Tunda Rencana IPO 2 Anak Usaha, Pelindo: Kami Masih Punya Dana Besar

Tunda Rencana IPO 2 Anak Usaha, Pelindo: Kami Masih Punya Dana Besar

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.