Apakah Pemerintah Sudah Mampu Meredam Gejolak Harga Pangan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan diminta untuk terus mengawasi dan melakukan inpeksi mendadak (sidak) rutin ke pasar-pasar rujukan sebagai upaya menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat.

Pengamat ekonomi Institut Pertanian Bogor Hermanto Siregar menilai sepanjang Ramadhan ini pemerintah secara keseluruhan telah berhasil menekan gejolak harga kebutuhan pokok masyarakat.

"Saya kira selama Ramadhan ini harga-harga kebutuhan pokok jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu karena belum ada gejolak yang berarti," ujarnya saat dihubungi, Selasa (6/6/2017).

(Baca: Mendag Klaim Pedagang Pasar Sudah Tak Berani Mainkan Harga Pangan)

Hermanto mendorong agar pemerintah terus konsisten menstabilkan harga kebutuhan pokok sebab Ramadhan menyisakan sekitar 20 hari lagi. Selain itu, dia juga berharap agar pasca-Idul Fitri, harga bisa ditekan agar gejolak kenaikan tidak terjadi.

"Yang harus diwaspadai adalah beberapa hari lagi menuju Idul Fitri. Dan kenapa pasar-pasar rujukan harus terus diwaspadai seperti pasar Cipinang, Kramat Jati dan lain-lain, karena kalau di pasar itu harga pada naik, di daerah juga akan naik," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan bisa berkoordinasi dengan sejumlah Pemda untuk bergerak menggelar operasi pasar agar harga-harga tetap stabil. Sebab, gejolak harga tidak hanya terjadi di pusat-pusat kota saja, melainkan kerap terjadi di daerah.

Harga Eceran Tertinggi

Selain itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia Teguh Dartanto mengatakan, pemerintah diharapkan konsisten menerapkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) untuk beberapa komoditas yang telah dilakukan sebelum Ramadhan ini.

Menurutnya, kebijakan tersebut dilakukan untuk mengontrol harga agar selama Ramadan tidak terjadi kenaikan pada komoditas bahan pokok masyarakat. Dia mengingatkan pemerintah untuk komitmen dengan kebijakan yang dikeluarkannya.

"Intinya kalau pemeirntah menetapkan HET, maka pemerintah juga harus menjaga stok yang ada. Kalau kebijakan diterapkan tetapi stoknya tidak ada ya tidak bakal berdampak. Terutama di daerah yang harus dikontrol karena mereka tidak begitu perhatikan," katanya.