Catat! Tidak Semua Petugas Pajak Bisa Intip Rekening Anda

Kompas.com - 14/06/2017, 08:44 WIB
Dirjen Pajak Ken Dwijugiaseteadi (Tengah) menggelar konferensi pers usai penutupan program tax amnesty, Jakarta, Sabtu (1/4/2017). KOMPAS.com/YOGA SUKMANADirjen Pajak Ken Dwijugiaseteadi (Tengah) menggelar konferensi pers usai penutupan program tax amnesty, Jakarta, Sabtu (1/4/2017).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memastikan akan membuat aturan ketat agar kewenangan mengintip rekening nasabah bank tidak disalahgunakan oleh oknum petugas pajak.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiaseteadi mengatakan, akan mengeluarkan aturan terkait tata cara akses informasi keuangan dalam waktu dekat. Salah satu yang diatur yaitu kriteria petugas pajak yang boleh mengakses informasi keuangan nasabah.

(Baca: Petugas Pajak Menakut-nakuti dan Mengancam, Laporkan ke Sini!)

 

"Siapa yang boleh mengakses, yang meminta itu di atur semua. Jadi enggak semua orang pajak datang ke bank bisa minta rekening. Enggak ada itu," ujar Ken di Jakarta, Selasa (14/6/2017).

Aturan berupa Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen) itu akan memagari petugas pajak menyalahgunakan kewenangan mengakses informasi keuangan.

Ancaman pidana bagi petugas pajak juga sudah tertera di UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ken juga menjamin data keuangan yang nasabah bank tetap akan terjaga kerahasiaannya meski bisa diakses oleh Ditjen Pajak.

Sistem IT Ditjen Pajak pun dipastikan sudah memenuhi standar keamanan internasional. Ia meminta masyarakat untuk tidak khawatir dengan adanya kewenangan Ditjen Pajak mengakses informasi keuangan.

Sebab kebijakan itu bukan untuk memajaki saldo rekening membabi buta. Saldo rekening yang berasal dari penghasilan rutin dipastikan sudah dipotong pajak penghasilan (PPh) dan tidak akan dipajaki lagi.

Kebijakan akses informasi keuangan ini lebih bertujuan untuk memenuhi ketentuan internasional terkait pertukaran informasi keuangan. Ada 100 negara yang sudah sepakat dengan ketentuan itu termasuk Indonesia.

(Baca: Simpanan Rp 1 Miliar Wajib Lapor, Bagaimana jika Rekening Dipecah-pecah?)

Kompas TV LPS Nilai Perubahan Aturan Saldo Rekening Sudah Tepat

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.