Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketidakpastian Global Hingga Pemilu Jadi Risiko Perekonomian Indonesia

Kompas.com - 15/06/2017, 17:35 WIB
|
EditorMuhammad Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia dalam laporan terbarunya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2 persen pada tahun 2017. Adapun pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi mencapai 5,3 persen.

Meskipun dipandang memiliki progres yang bagus untuk tumbuh, namun Bank Dunia menyatakan perekonomian Indonesia masih dihantui sejumlah risiko. Dalam laporan bertajuk Indonesia Economic Quarterly edisi Juni 2017, risiko tersebut berasal dari domestik maupun eksternal.

(Baca: Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 5,2 Persen Tahun Ini)

"Perubahan yang tidak diprediksi terkait kebijakan moneter AS dan kemungkinan volatilitas finansial memberikan risiko penurunan," ujar Bank Dunia dalam laporannya, Kamis (15/6/2017).

Bank Dunia menjelaskan, ketidakpastian kebijakan global dan khususnya ancaman peningkatan proteksionisme internasional terus memberikan risiko penurunan kepada pemulihan perdagangan global. Risiko geopolitik di kawasan dan global juga harus dicermati.

Meskipun bank sentral AS Federal Reserve telah mengomunikasikan siklus pengetatan moneternya, namun kenaikan suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) yang di luar ekspektasi dapat memicu volatilitas pada pasar modal dan finansial.

Ini dapat memicu risiko arus modal keluar alias capital outflow dari negara-negara emerging markets, termasuk Indonesia. Kalau benar terjadi, maka arus modal keluar tersebut dapat menyebabkan pengetatan kondisi finansial domestik.

Termasuk pula risiko volatilitas nilai tukar rupiah, yang dapat memberatkan konsumsi domestik dan investasi. Adapun risiko domestik yang dipantau Bank Dunia antara lain adalah dampak dari kondisi politik. Pemilu regional akan digelar pada tahun 2018, sementara pemilu legislatif dan presiden pada tahun 2019 mendatang.

"Persaingan politik cenderung akan semakin intens, membuat reformasi ekonomi yang vital namun tidak populer semakin sulit untuk dilakukan," ungkap Bank Dunia.

Bank Dunia menyatakan, riset ekonomi menunjukkan bahwa ketidakpastian politik juga dapat menurunkan investasi. Ini khususnya terjadi pada investasi asing.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkeu Blokir Layanan Ratusan Perusahaan yang Tunggak Pembayaran PNBP

Kemenkeu Blokir Layanan Ratusan Perusahaan yang Tunggak Pembayaran PNBP

Whats New
Info Pelabuhan Roro Sei Pakning, Tiket, dan Jadwal Kapal

Info Pelabuhan Roro Sei Pakning, Tiket, dan Jadwal Kapal

Spend Smart
Binance Dituntut Otoritas Keuangan AS, Industri Kripto Nasional Diklaim Masih Aman

Binance Dituntut Otoritas Keuangan AS, Industri Kripto Nasional Diklaim Masih Aman

Whats New
Direstui Jokowi, Luhut Pekerjakan Tenaga Asing Jadi Pengawas Pembangunan IKN

Direstui Jokowi, Luhut Pekerjakan Tenaga Asing Jadi Pengawas Pembangunan IKN

Whats New
Tanggapan Sri Mulyani soal 9 Pegawai Kemenkeu Terlibat Kasus Mencurigakan

Tanggapan Sri Mulyani soal 9 Pegawai Kemenkeu Terlibat Kasus Mencurigakan

Whats New
Musnahkan Obat Impor hingga Tembaga Ilegal, Mendag: Ganggu Ekonomi Dalam Negeri

Musnahkan Obat Impor hingga Tembaga Ilegal, Mendag: Ganggu Ekonomi Dalam Negeri

Whats New
Bantah Isu Molornya Jadwal Operasional Kereta Cepat, Luhut: Tidak Ada Masalah, Semua Terkendali

Bantah Isu Molornya Jadwal Operasional Kereta Cepat, Luhut: Tidak Ada Masalah, Semua Terkendali

Whats New
5 Sektor Penerima Pinjaman Fintech yang Gagal Bayar

5 Sektor Penerima Pinjaman Fintech yang Gagal Bayar

Whats New
Mendag Musnahkan Barang Impor Tak Lengkapi Izin Senilai Rp 13,3 Miliar

Mendag Musnahkan Barang Impor Tak Lengkapi Izin Senilai Rp 13,3 Miliar

Whats New
Menperin Agus: Pabrik UD Trucks yang Akan Dipindah ke RI, Bukan Semua Fasilitas Isuzu di Thailand

Menperin Agus: Pabrik UD Trucks yang Akan Dipindah ke RI, Bukan Semua Fasilitas Isuzu di Thailand

Whats New
Juni Ini Luhut Ajak DPR Uji Coba Kecepatan Kereta Cepat Jakarta-Bandung 300 Km

Juni Ini Luhut Ajak DPR Uji Coba Kecepatan Kereta Cepat Jakarta-Bandung 300 Km

Whats New
Emiten Solusi Logistik PSSI Tebar Dividen Rp 261 Miliar dari Laba Bersih Tahun 2022, Cek Jadwalnya

Emiten Solusi Logistik PSSI Tebar Dividen Rp 261 Miliar dari Laba Bersih Tahun 2022, Cek Jadwalnya

Whats New
Lolos Pemberkasan Rekrutmen Bersama BUMN? Simak Tips Sebelum Tes Online

Lolos Pemberkasan Rekrutmen Bersama BUMN? Simak Tips Sebelum Tes Online

Work Smart
Info Pelabuhan Poto Tano, Jadwal Kapal, dan Tiketnya

Info Pelabuhan Poto Tano, Jadwal Kapal, dan Tiketnya

Spend Smart
Cadangan Devisa Akhir Mei 2023 Kembali Susut, Tinggal 139,3 Miliar Dollar AS

Cadangan Devisa Akhir Mei 2023 Kembali Susut, Tinggal 139,3 Miliar Dollar AS

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com