Pemerintah Luncurkan Paket Ekonomi XV, Sasar Sektor Logistik

Kompas.com - 15/06/2017, 21:23 WIB
|
EditorMuhammad Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi XV pada Kamis (15/6/2017). Paket kebijakan itu bertujuan menurunkan biaya logistik di Indonesia.

Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution mengatakan, salah satu orientasi paket kebijakan tersebut adalah menciptakan kemudahan berusaha dan pengurangan biaya bagi usaha penyedia jasa logistik nasional.

"Kebijakannya, antara lain mengurangi biaya operasional jasa transportasi, menghilangkan syarat izin angkutan barang, meringankan biaya investasi usaha kepelabuhan hingga mekanisme pengembalian biaya jaminan petikemas," ujar Darmin di Kantor Presiden, Jakarta.

Bentuk paket kebijakan XV ini, yakni menghilangkan, merevisi, menerbitkan hingga menggabungkan peraturan menteri terkait.

Menguntungkan Pelaku Sektor Logistik

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan contoh revisi Peraturan Menteri Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Angkutan Laut.

"Dahulu misalnya pengusaha angkutan laut harus memiliki modal dasar Rp 10 miliar serta menyetor modal Rp 1,5 miliar. Nah melalui paket kebijakan XV, itu dicabut. Pengusaha angkutan laut tidak akan dikenakan lagi," papar Budi.

Contoh lainnya, merevisi Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2017 tentang pengusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal.

Jika sebelumnya pengusaha bongkar muat barang itu harus memiliki modal dasar sedikitnya Rp 2 miliar, melalui paket kebijakan XV itu, pengusaha bongkar muat tidak perlu lagi memiliki syarat demikian.

"Jadi, kami harap perusahaan bongkar muat di Indonesia itu tidak diharuskan untuk punya modal besar dan bisa melakukan kegiatan lebih luas dan banyak," ujar Budi.

Contoh lainnya lagi, penerbitan Peraturan Menteri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pemindahan Barang yang Melewati Batas Waktu Penumpukan di Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Makassar.

Sebelumnya, pengelola memberikan batasan waktu selama 3 hari untuk barang di pelabuhan. Artinya, selama 3 hari itu, barang harus keluar pelabuhan jika tidak ingin dikenakan biaya.

"Dalam paket kebijakan ini, kami nyatakan, pemberlakuan batas waktu penumpukan barang dan penumpukan terminal petikemas sebagaimana yang dimaksud di atas, dilakukan secara bertahap, tergantung dari kesiapan pelabuhan tersebut," ujar Budi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Syarat dan Cara Daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2

Syarat dan Cara Daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2

Whats New
Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, BP, Vivo per 1 Desember 2022

Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, BP, Vivo per 1 Desember 2022

Whats New
ATN Indonesia Mineral Jajaki Kerja Sama Bangun Pabrik Nikel untuk Baterai Kendaraan Listrik

ATN Indonesia Mineral Jajaki Kerja Sama Bangun Pabrik Nikel untuk Baterai Kendaraan Listrik

Whats New
Melesat 614,37 Persen, Medco Energi Bukukan Laba Bersih 400,93 Juta Dollar AS

Melesat 614,37 Persen, Medco Energi Bukukan Laba Bersih 400,93 Juta Dollar AS

Whats New
Bantuan 'Rombong Berkah', Dorong Warga Bangun UMKM untuk Keluar dari Kesulitan Ekonomi

Bantuan "Rombong Berkah", Dorong Warga Bangun UMKM untuk Keluar dari Kesulitan Ekonomi

Whats New
Internet Makin Dibutuhkan di Masa Pemulihan Ekonomi, Dorong Terciptanya Society 5.0

Internet Makin Dibutuhkan di Masa Pemulihan Ekonomi, Dorong Terciptanya Society 5.0

Whats New
Kembali Raih Prestasi, Sido Muncul Berhasil Menjadi Pemenang Terbaik 1 SDGs Action Award 2022

Kembali Raih Prestasi, Sido Muncul Berhasil Menjadi Pemenang Terbaik 1 SDGs Action Award 2022

BrandzView
KA Argo Parahyangan Bakal Di-Nonaktifkan, Jubir Luhut hingga Kemenhub Kompak Sebut Masih Dalam Pembahasan

KA Argo Parahyangan Bakal Di-Nonaktifkan, Jubir Luhut hingga Kemenhub Kompak Sebut Masih Dalam Pembahasan

Whats New
Bappenas Luncurkan Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan, Ini Manfaatnya

Bappenas Luncurkan Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan, Ini Manfaatnya

Whats New
BI Lakukan Penyesuaian Kegiatan Operasional Selama Libur Natal dan Tahun Baru 2023

BI Lakukan Penyesuaian Kegiatan Operasional Selama Libur Natal dan Tahun Baru 2023

Whats New
Kemenkop UKM Ungkap Klasifikasi KSP yang Berpotensi Jadi 'Open Loop' dalam RUU P2SK

Kemenkop UKM Ungkap Klasifikasi KSP yang Berpotensi Jadi "Open Loop" dalam RUU P2SK

Whats New
KemenkopUKM Usulkan Koperasi yang Menjalankan Usaha di Sektor Jasa Keuangan Diawasi OJK

KemenkopUKM Usulkan Koperasi yang Menjalankan Usaha di Sektor Jasa Keuangan Diawasi OJK

Whats New
IndiHome Targetkan Tambah 1,8 Juta Pelanggan di Tahun Depan, Begini Strateginya

IndiHome Targetkan Tambah 1,8 Juta Pelanggan di Tahun Depan, Begini Strateginya

Whats New
[Kompasianival 2022 Better Nation] Indonesia Jadi Tuan Rumah Ajang Olahraga, Siapkah?

[Kompasianival 2022 Better Nation] Indonesia Jadi Tuan Rumah Ajang Olahraga, Siapkah?

Rilis
Dorong UMKM Naik Kelas, Erick Thohir Bagikan NIB di Lampung

Dorong UMKM Naik Kelas, Erick Thohir Bagikan NIB di Lampung

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.