Pemda dan Pengusaha yang Aktif Dukung Jaminan Sosial akan Raih Penghargaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama BPJS Ketenagakerjaan akan memberi penghargaan kepada pemerintah daerah dan pengusaha yang aktif mendukung penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Piala penghargaan ini dinamakan Paritrana yang berasal dari bahasa Sansekerta dan berarti perlindungan. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan penilaian akan dilakukan mulai Selasa (20/6/2017) hingga (31/10/2017) mendatang.

"Kami yakin pemberian penghargaan ini akan menambah kepedulian dan literasi masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan kemandirian, apabila terjadi resiko sosial ekonomi. Seperti kecelakaan, kematian, atau memasuki usia tidak produktif," kata Agus, pada acara launching "Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjan Tahun 2017", di Kemenko PMK, Jakarta Pusat.

Dia mengklaim pemberian penghargaan ini akan menumbuhkan antusiasme kepada pemerintah daerah dan pengusaha untuk berperan aktif mendorong seluruh stakeholder pada penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasalnya, seluruh dunia telah menyepakati bahwa jaminan sosial merupakan suatu hak dasar tiap warga negara untuk mendapat jaminan perlindungan jika terjadi resiko sosial. Dia berharap, pemberian penghargaan ini dilakukan tiap tahunnya.

Pemberian penghargaan rencananya akan diberikan kepada pemerintah kota, kabupaten, provinsi, dan pengusaha pada pekan pertama Desember 2017.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan memberi penghargaan tersebut bertepatan dengan ulang tahun BPJS Ketenagakerjaan pada 5 Desember 2017.

Kemudian, bagaimana kriteria penilaian pemerintah daerah dan pengusaha yang akan mendapat penghargaan ini?

"Dari Pemda, akan dilihat regulasi, peran aktif, dan inisiatif mereka dalam mendukung penyelenggaraan jaminan sosial. Kemudian dilihat dari kinerja untuk jumlah kepesertaan dari masing-masing pemerintah daerah," kata Agus.

Dari pelaku usaha, tim penilai akan melihat tertib administrasi. Mulai dari pendaftaran, pelaporan besaran iuran, hingga tertib administrasi untuk pembayaran iurannya.

Sebanyak 73 persen jumlah penduduk dunia belum mendapat jaminan sosial, sedangkan 27 persen sisanya sudah mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan.

Di Indonesia, peserta aktif dan non aktif BPJS Ketenagakerjaan sebesar 54 persen dari total masyarakat pekerja eligible dan peserta yang aktif sebesar 26 persen.

"Dengan tantangan yang dihadapi, BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa bekerja sendiri, perlu kerjasama dengan stakeholder dan pemda," kata Agus.

Sementara itu Sesmenko PMK Satya Sananugraha mengatakan, hingga Mei 2017 peserta aktif dan non aktif BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 47 juta pekerja. Jumlah ini, lanjut dia, masih jauh dari target pemerintah.