Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Berita Populer Ekonomi: Ibu Kota Dipastikan Pindah, Soal Taksi Online dan Ransomware Petya

Kompas.com - 04/07/2017, 07:00 WIB
Aprillia Ika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia yang bergulir sejak jaman Presiden Soekarno kini mendapatkan angin segar.

Setelah merdeka sejak 1945, akhirnya Indonesia akan mendapatkan ibu kota negara baru. Proses pemindahan ibu kota baru dimulai pada 2018 dan ditarget rampung dalam tiga tahun.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan kepastian tersebut dalam acara halal bihalal dengan segenap pegawai Bappenas dan awak media pada Senin (3/7/2017) kemarin.

Menurut dia, ibu kota negara akan dipindah ke Kalimantan, namun nama kotanya masih dirahasiakan.

(Baca: Pengganti Jakarta Sebagai Ibu Kota Masih Dirahasiakan, Mengapa?)

Berita mengenai pemindahan ibu kota negara mendapatkan atensi dari pembaca kanal ekonomi Kompas.com.

Berita lain mengenai aturan taksi online juga mendapatkan perhatian pembaca kanal ekonomi Kompas.com.

Dalam paparannya, pihak Kemenhub menyebutkan bahwa aturan mengenai tarif batas atas dan bawah di taksi online tidak berubah.

(Baca: Kemenhub Bentuk Tim Pengawasan Tarif Taksi Online)

Selain itu, Kemenhub juga menyoroti aturan balik nama STNK driver taksi online yang harus balik nama menjadi STNK atas nama badan hukum.

(Baca: Kemenhub: Tidak Ada Revisi Tarif Batas Atas dan Bawah Taksi Online?)

Berikut lima berita populer di kanal ekonomi Kompas.com yang bisa Anda baca ulang pagi ini.

1. Pemindahan Ibu Kota Dimulai 2018

Pemerintah serius untuk memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Senin (3/7/2017).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Whats New
Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com