Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pindah Ibu Kota dan Segunung Utang Kita

Kompas.com - 05/07/2017, 06:45 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

KOMPAS.com - Ruang media masih kosong saat Bang John, begitu ia kerap disapa, seorang wartawan media nasional di Jakarta, mulai bimbang memutuskan pindah ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Kepalanya tertunduk di depan cangkir putih berisi kopi hitam yang belum lama ia seduh. Langit mendung dan awan yang menggelap siang itu, tak cukup mampu menyembunyikan rasa bimbang pria asal Surabaya itu.

"Kalau nanti ibu kota enggak jadi pindah, walah gimana aku nanti," ujarnya sambil garuk-garuk kepala.

Sejak beberapa bulan lalu, Bang John begitu antusias mendengar rencana pemindahan ibu kota ke luar Jawa.

Meski belum diumumkan pasti kota mana yang akan menggantikan Jakarta, ia sudah yakin betul pemerintah akan memilih Palangkaraya sebagai ibu kota.

Maklum, sejak era Bung Karno dulu, Palangkaraya memang sudah diusulkan menjadi ibu kota.

(Baca: Kemungkinan Besar, Ibu Kota Akan Dipindah ke Kalimantan)

Hal itu semakin kuat lantaran belum lama ini Pemeritah Provinsi Kalimantan Tengah telah mempersiapkan lahan seluas 300.000 hektar yang katanya untuk persiapan pemindahan ibu kota.

Namun belakangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro justru menampik soal rencana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya.

Ia justru balik mempertanyakan kabar  Palangkaraya akan dipilih sebagai penganti Jakarta.

"Siapa bilang (ibu kota pindah ke) Palangkaraya? Enggak ada yang bilang (ibu kota pindah ke) Palangkaraya," kata Bambang kepada Kompas.com, di kantor Bappenas, awal Mei lalu.

Tanda-tanda keseriusan pemerintah memindahkan ibu kota justru nampak pada petengahan Juni 2017 lalu.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dipastikan akan mulai mengkaji dalam rencana pemindahan ibu kota pada 2018.

Bahkan Bambang mengatakan, Bappenas juga akan mengkaji skema pendanaan pemindahan ibu kota lantaran pasti butuh dana besar.

Hal itu ia sampaikan langsung dihadapan anggota DPR rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Halaman:


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com