Realisasi Pemindahan Ibu Kota Diragukan, Begini Kata Menteri PPN

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak pihak meragukan rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dapat terealisasi. Pasalnya, wacana ini belum juga terealisasi sejak pertama kali digagas oleh Presiden Soekarno.

Bagaimana Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, sebagai pimpinan program ini menanggapinya?

"Ya pokoknya itu tergantung niat. Kami intinya juga ingin membantu mengurangi kesenjangan antara Jawa dengan luar Jawa," kata Bambang, di Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Dia menjelaskan, saat ini, Pulau Jawa berkontribusi sebesar 58 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) di Indonesia.

Bappenas memperkirakan angka itu akan terus meningkat. Dengan demikian, pemerintah harus berupaya untuk dapat memperkuat perekonomian luar Jawa.

(Baca: Kepala Bappenas: Siapa Bilang Ibu Kota Pindah ke Palangkaraya?)

Bambang mencontohkan studi kasus pemindahan ibu kota Brasil. Pada 21 April 1960, pemerintah Brasil meresmikan sebuah kota baru yang dinamakan Brasilia untuk menjadi pusat pemerintahan negeri itu, menggantikan Rio de Janeiro.

Kini Brasilia menjadi tempat institusi pemerintah federal termasuk kongres, presiden, dan mahkamah agung. Kota ini juga menjadi tempat untuk 124 kantor kedutaan besar negara-negara sahabat Brasil.

"Dari kasus di Brasil ini, paling tidak, bisa lebih menyeimbangkan ketimpangan antara Pantai Timur Brasil dengan pedalaman di Amazon," kata Bambang.

Bappenas masih mengkaji lokasi yang akan dipergunakan sebagai pusat pemerintahan. Meski demikian, Bambang memastikan, lokasi baru pusat pemerintahan berada di luar Pulau Jawa.