Jokowi Diminta Ajak Negara G20 Perang Terhadap Penggelapan Pajak

Kompas.com - 06/07/2017, 17:17 WIB
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai memberi pengarahan kepada pelaku usaha di Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (4/7/2017). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaPresiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai memberi pengarahan kepada pelaku usaha di Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (4/7/2017).
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan mampu mengajak negara-negara yang tergabung dalam The Group of Twenty atau yang dikenal G20 untuk perang terhadap kejahatan penggelapan pajak.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo akan menjadi salah satu pembicara utama dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Hamburg, Jerman, 7-8 Juli 2017 mendatang.

Direktur Eksekutif Prakarsa Ah Maftuchan mengharapkan Presiden Joko Widodo mampu mendorong agenda perang terhadap penggelapan pajak secara global pada KTT G20.

"Pajak harus menjadi instrumen bagi peningkatan investasi publik dan peningkatan kesejahteraan sosial serta penurunan ketimpangan," jelasnya dalam diskusi diskusi bertajuk 'Sikap Masyarakat Sipil Jelang KTT G20' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (6/7/2017).

(Baca: Kekecewaan Indonesia untuk G20...)

 

Menurutnya, pemerintah lndonesia juga harus mendorong kebijakan pajak progresif dan redistributif secara global melalui G20 dan forum multilateral lainnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Presiden Joko Widodo diharapkan berani memimpin kerja sama global antar-jurisdiksi (pemungutan) pajak dan penegak hukum untuk pencegahan dan penanganan kejahatan ekonomi dan perpajakan.

"Peremerintah Indonesia perlu mengkampanyekan kepatuhan pajak secara global, khususnya kepatuhan korporasi global dan orang super kaya," jelasnya.

Selain itu, lndonesia perlu mendorong kerja sama pemajakan terhadap bisnis digital,

"Ini penting karena potensi pajak dari sektor bisnis digital sangat besar dan kepatuhan mereka masih sangat rendah," ungkap Maftuchan.

Menurutnya, Indonesia juga perlu juga mendorong realisasi kesepakatan global tentang Automatic Exchange of Information (AEol) dan Base Erosion Profit Shifting (BEPS) agar dilaksanakan secara global.

"Jika mundur, maka akan makin mempersulit langkah-langkah untuk memobillsasi penerimaan negara dari pajak secara akseleratif dan masif," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Setujui Anggaran Operasional Bank Indonesia Rp 28,41 Triliun Pada 2022

DPR Setujui Anggaran Operasional Bank Indonesia Rp 28,41 Triliun Pada 2022

Whats New
Nilai Investasi Bisnis Pengisian Kendaraan Listrik Bisa Capai 1,6 Triliun Dollar AS pada 2040

Nilai Investasi Bisnis Pengisian Kendaraan Listrik Bisa Capai 1,6 Triliun Dollar AS pada 2040

Whats New
Allianz Life Indonesia Incar Potensi Pertumbuhan Minat Asuransi di Masa Pandemi

Allianz Life Indonesia Incar Potensi Pertumbuhan Minat Asuransi di Masa Pandemi

Rilis
Muncul Varian Omicron, Sandiaga Uno Bakal Evaluasi Daftar Negara yang Boleh Masuk Indonesia

Muncul Varian Omicron, Sandiaga Uno Bakal Evaluasi Daftar Negara yang Boleh Masuk Indonesia

Whats New
Revisi UU Cipta Kerja Didorong Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2022

Revisi UU Cipta Kerja Didorong Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2022

Whats New
Pemerintah Tawarkan 8 Blok Migas kepada Investor

Pemerintah Tawarkan 8 Blok Migas kepada Investor

Whats New
Stafsus Erick Thohir Sindir Ahok: Komut Merasa Dirut Itu Jangan, Harus Tahu Batasan

Stafsus Erick Thohir Sindir Ahok: Komut Merasa Dirut Itu Jangan, Harus Tahu Batasan

Whats New
Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Sudah Rekrut 912.402 Tenaga Kerja Baru

Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Sudah Rekrut 912.402 Tenaga Kerja Baru

Whats New
Luhut: Selama Beberapa Dekade, Indonesia Berpuas Diri dengan SDA yang Melimpah...

Luhut: Selama Beberapa Dekade, Indonesia Berpuas Diri dengan SDA yang Melimpah...

Whats New
UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Airlangga: Kemudahan Berusaha UMKM Tetap Berlaku

UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Airlangga: Kemudahan Berusaha UMKM Tetap Berlaku

Whats New
Rupiah dan IHSG Kompak Menguat di Sesi I Perdagangan

Rupiah dan IHSG Kompak Menguat di Sesi I Perdagangan

Whats New
Peluang Bisnis Makanan Diprediksi Tumbuh, Bogasari Dorong Anak Muda Jadi Foodpreneur

Peluang Bisnis Makanan Diprediksi Tumbuh, Bogasari Dorong Anak Muda Jadi Foodpreneur

Whats New
Pemerintah Bangun Kawasan Budidaya Jagung Seluas 1.200 Hektar

Pemerintah Bangun Kawasan Budidaya Jagung Seluas 1.200 Hektar

Whats New
Biaya Dana BRI Sentuh 2,14 Persen, Terendah Sepanjang Sejarah

Biaya Dana BRI Sentuh 2,14 Persen, Terendah Sepanjang Sejarah

Whats New
Revisi UU Cipta Kerja, Bagaimana Dampaknya terhadap Pasar Modal?

Revisi UU Cipta Kerja, Bagaimana Dampaknya terhadap Pasar Modal?

Earn Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.