PP Perpajakan untuk Skema Gross Split Akan Terbit Bulan Ini

Kompas.com - 07/07/2017, 12:00 WIB
Ilustrasi produksi minyak Thinkstockphotos.comIlustrasi produksi minyak
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk skema gross split, skema eksplorasi dan eksploitasi yang kini diadopsi pemerintah menggantikan skema cost recovery. PP ini ditargetkan terbt pada Juli ini. 

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, penerbitan PP perpajakan gross split itu lantaran aturan pajak umum tidak dapat diterapkan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi (migas) berbasis gross split.

Selain itu, PP ini akan memperjelas aturan perpajakan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas berbasis gross split.

"Kami mendengar penerbitan gross split perpajakannya masih belum jelas," kata Arcandra dikutip dari laman resmi www.esdm.go.id, Jumat (7/7/2017). 

"Ada usul sebaiknya dikeluarkan PP yang hampir sebanding dengan PP nomor 79 dimana PP 79 mengatur cost recovery, yang ini mengatur gross split."

(Baca: Begini Memahami "Gross Split" Pengganti "Cost Recovery" Migas)

PP perpajakan skema gross split ini akan melengkapi PP Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha HuIu Minyak dan Gas Bumi.

PP Nomor 27 Tahun 2017 sendiri baru diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Juni 2017 lalu.  

PP Nomor 27 Tahun 2017 ini menegaskan, bahwa Kontraktor wajib membawa modal dan teknologi serta menanggung risiko dalam rangka pelaksanaan Operasi Perminyakan berdasarkan Kontrak Kerja Sama pada suatu Wilayah Kerja.

Sejumlah poin penting dalam PP perpajakan skema gross split ini yakni adanya perlakukan-perlakuan pajak yang khusus untuk usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang tidak bisa diberlakukan aturan perpajakan umum.

"Sama dengan PP 79 juga ada perlakuan-perlakuan khusus untuk perpajakan untuk usaha migas. Draf-nya sudah ada semoga bulan ini kita harapkan bisa keluar," ujar Arcandra.

(Baca: Pengusaha Migas Nilai Skema "Gross Split" Tidak Menarik)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.