Jangan Hanya Karena Pilkada, Banjir, Macet, Ibu Kota Mau Dipindah

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati memandang perlu adanya kajian yang komprehensif untuk memindahkan pusat pemerintahan.

Dia mengatakan, pemerintah perlu memiliki alasan yang spesifik bahwa pemindahan ibu kota benar-benar mendesak dilaksanakan.

"Artinya siapapun yang mengeluarkan statement mengenai alternatif pemindahan pusat pemerintahan itu didasari suatu kajian yang benar-benar komprehensif," kata Enny, kepada wartawan, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2017).

"Tidak hanya karena letupan persoalan Pilkada DKI, banjir, kemacetan, karena ini persoalan negara." 

(Baca: Begini Arahan Jokowi untuk Pemindahan Ibu Kota)

Pasalnya, lanjut dia, rencana pemindahan ibu kota sudah digagas sejak pemerintahan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, dan belum dapat terlaksana.

Banyak tahapan yang harus dilalui pemerintah sebelum memindahkan ibu kota. Utamanya, dengan membuat kajian yang komprehensif, membuat blue print, peta jalan, dan lain-lain.

Enny memandang pemerintah mulai serius melakukan perencanaan secara konkret. '

Hal ini dapat terlihat dari target Bappenas yang akan menyelesaikan kajian pada tahun ini dan mulai mengurusi administrasi pada tahun 2018 mendatang.

Jangan sampai rencana pemindahan ibu kota menjadi polemik di daerah-daerah yang disebut-sebut akan menjadi ibu kota baru.