Muhammad Fajar Marta

Wartawan, Editor, Kolumnis 

Sri Mulyani dan Kredibilitas Anggaran yang Tercoreng

Kompas.com - 11/07/2017, 07:43 WIB
Presiden Joko Widodo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat meninggalkan ruangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (4/7/2017). Kedatangan Presiden Joko Widodo dalam rangka kunjungan kerja dan dialog ekonomi dengan para pelaku pasar modal. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGPresiden Joko Widodo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat meninggalkan ruangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (4/7/2017). Kedatangan Presiden Joko Widodo dalam rangka kunjungan kerja dan dialog ekonomi dengan para pelaku pasar modal.
EditorAprillia Ika

Juli 2016, Sri Mulyani kembali ke Tanah Air dengan penuh percaya diri. Presiden Joko Widodo memintanya untuk menjadi Menteri Keuangan (menkeu), posisi yang pernah dijabatnya selama kurun 2005 - 2010 saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dengan pekerjaan terakhir sebagai Direktur Pelaksana World Bank yang membuatnya juga berpengalaman menangani perekonomian dan keuangan global, jabatan panglima fiskal pada kabinet kerja tampaknya akan menjadi tantangan yang menyenangkan.

Kepercayaan diri yang tinggi langsung ditunjukkannya begitu menjabat Menkeu mulai 27 Juli 2016. Sri Mulyani menyindir penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang dianggapnya tidak realistis dan tidak kredibel.

"APBN-P 2016 sangat tidak realistis. Jika basis penghitungannya tidak kredibel, maka akan terus-menerus menimbulkan tanda tanya apakah APBN ini realistis. Juga menimbulkan pertanyaan bagaimana pemerintah mengelola APBN-nya apabila terus berasumsi dengan penerimaan yang tinggi tapi sebetulnya tidak mungkin tercapai. Kita membutuhkan anggaran yang lebih kredibel untuk meningkatkan kepercayaan publik,” ujar perempuan kelahiran Lampung 26 Agustus 1962 itu.

(Baca juga: Jokowi, Sri Mulyani, dan Patung Perunggu)

Sri menilai APBN-P 2016 tidak kredibel karena target penerimaan pajak dipatok terlampau tinggi yakni sebesar Rp 1.539,16 triliun. Padahal, penerimaan negara agak seret dalam dua tahun terakhir. Ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi global yang melemah yang kemudian berimbas pada perekonomian domestik.

Harga komoditas dan perdagangan dunia anjlok, menyebabkan kinerja ekspor Indonesia jatuh ke titik nadir. Begitu pula investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI).

Lesunya perekonomian akhirnya berdampak pada kinerja perusahaan di berbagai sektor. Pendapatan perusahaan yang menurun tentu memengaruhi pajak yang mereka bayar.

Seretnya penerimaan negara terbukti dari realisasi pendapatan negara pada tahun 2015 yang hanya sebesar Rp 1.504,5 triliun. Nilai tersebut turun dibandingkan realisasi pendapatan negara tahun 2014 yang sebesar Rp 1.550,1.

Dengan memperhitungkan kondisi perekonomian saat itu, Sri memperkirakan penerimaan pajak tahun 2016 hanya akan mencapai Rp 1.320 triliun, atau terjadi kekurangan pajak (shortfall ) Rp 219 triliun dari target pajak dalam APBN-P 2016 sebesar Rp 1.539,16 triliun.

Itu pun sudah memperhitungkan asumsi tambahan penerimaan pajak dari uang tebusan kebijakan amnesti pajak.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kilang Pertamina Internasional Gandeng TPPI Tekan Impor Petrokimia

Kilang Pertamina Internasional Gandeng TPPI Tekan Impor Petrokimia

Whats New
Mengenal Won,  Mata Uang Korea Selatan Lebih Dekat

Mengenal Won, Mata Uang Korea Selatan Lebih Dekat

Spend Smart
Cara Bayar PDAM di ATM Bank Mega dan Aplikasi M-Smile

Cara Bayar PDAM di ATM Bank Mega dan Aplikasi M-Smile

Spend Smart
1.400 Karyawan Undurkan Diri, Bank KB Bukopin: Dapat Pesangon, Asuransi, hingga Pelatihan

1.400 Karyawan Undurkan Diri, Bank KB Bukopin: Dapat Pesangon, Asuransi, hingga Pelatihan

Whats New
Syarat dan Cara Pengajuan Kartu Kredit BCA Terbaru

Syarat dan Cara Pengajuan Kartu Kredit BCA Terbaru

Spend Smart
Begini Kejelasan Nasib Honorer yang Tak Dipakai Lagi Mulai 2023

Begini Kejelasan Nasib Honorer yang Tak Dipakai Lagi Mulai 2023

Whats New
Apa Itu Virtual Account, Manfaat dan Cara Bayarnya dalam Transaksi Keuangan?

Apa Itu Virtual Account, Manfaat dan Cara Bayarnya dalam Transaksi Keuangan?

Spend Smart
Cara Top Up OVO lewat BNI Mobile, ATM, iBank Personal, dan Kartu Debit

Cara Top Up OVO lewat BNI Mobile, ATM, iBank Personal, dan Kartu Debit

Spend Smart
Tinjau Kesiapan Operasional Tol Trans Sumatera, Menteri PUPR Minta Jalan yang Rusak Tuntas April Tahun Ini

Tinjau Kesiapan Operasional Tol Trans Sumatera, Menteri PUPR Minta Jalan yang Rusak Tuntas April Tahun Ini

Whats New
Ingin Investasi Tanpa Riba? Sukuk Solusinya

Ingin Investasi Tanpa Riba? Sukuk Solusinya

Spend Smart
ASN Siap-siap Pindah ke IKN Nusantara, Jumlah yang Pindah hingga Rumah Dinasnya Masih Dibahas

ASN Siap-siap Pindah ke IKN Nusantara, Jumlah yang Pindah hingga Rumah Dinasnya Masih Dibahas

Whats New
Akhir Pekan Emas Antam Kembali Turun Rp 2.000, Ini Daftar Harganya

Akhir Pekan Emas Antam Kembali Turun Rp 2.000, Ini Daftar Harganya

Whats New
Cara Transfer ke Bank Lain Lewat BI Fast BSI dengan Biaya Rp 2.500

Cara Transfer ke Bank Lain Lewat BI Fast BSI dengan Biaya Rp 2.500

Spend Smart
Resolusi Awal Tahun, 10 Cara 'Financially Fit' dengan Atur Gaji Bulanan

Resolusi Awal Tahun, 10 Cara "Financially Fit" dengan Atur Gaji Bulanan

Work Smart
Jokowi Ralat Janjinya, Ongkos Ibu Kota Baru Kini Boleh Bebani APBN

Jokowi Ralat Janjinya, Ongkos Ibu Kota Baru Kini Boleh Bebani APBN

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.