Sri Mulyani: Utang Itu Tidak Hanya Dilihat dari Sisi Totalnya Saja...

JAKARTA, KOMPAS.com - Posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp 3.672 triliun per Mei 2017 lalu. Angka ini melonjak Rp 1.069 triliun dibandingkan dengan posisi utang pada akhir 2014 lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, pemerintah akan berupaya agar pertumbuhan utang itu tidak melampaui batas yang sudah ditentukan.

"Total kumulatif utang tidak boleh lebih dari 60 persen (dari PDB seusai undang-undang)," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Saat ini kata Sri Mulyani, posisi utang pemerintah sebesar Rp 3.672 triliun masih berada di bawah 30 persen PDB nasional. Adapun defisit anggaran masih di bawah batas ketentuan yakni 3 persen.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menilai cara pandang terhadap kondisi utang pemerintah dianggap penting. Hal ini untuk memastikan kemampuan pemerintah melunasi utang tersebut.

"Utang itu tidak hanya dilihat dari sisi totalnya tadi (saja), tetapi dari profil jatuh temponya dan profil komposisi dari utangnya sendiri," kata ia.

Saat ini tutur ia, rata-rata jatuh tempo utang pemerintah di atas 8 tahun. Pemerintah akan berupaya agar utang itu dibayar saat memasuki batas jatuh tempo tersebut.

Selain itu, perempuan yang kerap disapa Ani itu juga mengatakan, pemerintah akan memberikan kepastian kepada investor terkait arus fiskal jangka panjang.

Hal ini dinilai penting untuk memastikan bahwa pemerintah tetap mampu membayar utang sekaligus membiayai pembangunan sehingga kepercayaan investor tetap terjaga. Tahun ini dipastikan utang pemerintah akan semakin membengkak.

Hal ini seiring dengan melebarnya defisit anggaran dari 2,41 persen menjadi 2,92 persen terhadap PDB.