Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PU-Pera Jelaskan Peran Swasta dalam Rencana Pemindahan Ibu Kota

Kompas.com - 11/07/2017, 21:21 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjelaskan peran swasta dalam pendanaan rencana pemindahan ibu kota.

Menurut Basuki, jika rencana ini terealisasi, pihak swasta dapat membangun infrastruktur di wilayah ibu kota baru.

"Jadi kalau misalnya kami butuh government area, misalnya 30 ribu hektar. Tapi kotanya (luasnya) bisa menjadi 80-100 ribu hektar, maka sisanya itu bisa dikerjasamakan (dengan swasta) untuk membangun infrastruktur," kata Basuki, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017).

Basuki tak menjelaskan lebih spesifik apakah nantinya swasta ikut membangun kantor pemerintahan. Sebab, jika ibu kota jadi dipindah, maka lokasi tersebut akan menjadi pusat administrasi pemerintahan. Untuk Jakarta tetap menjadi pusat perekonomian.

"Ini (skema kerja sama) masih kayak KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha), biasa," kata Basuki.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menambahkan, pemerintah ingin seminimal mungkin menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dalam rencana pemindahan ibu kota ini. Dengan demikian, pemerintah akan mendorong sektor swasta dalam pendanaan rencana ini.

"Kami sedang susun skemanya. Pokoknya skemanya kerjasama pemerintah dengan badan usaha," kata Bambang.

Di dalam skema pembiayaan itu juga akan diatur mengenai skema kepemilikan lahan. Pemerintah tengah mencari lokasi ibu kota baru yang kepemilikan tanahnya berada di pemerintah.

Dengan demikian, pemerintah tak perlu lagi kerepotan membebaskan lahan. Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mempertanyakan rencana pemerintah untuk melibatkan swasta dalam pendanaan rencana pemindahan ibu kota.

"Sekarang pertanyaannya, ada enggak logikanya swasta membangun infrastruktur pemerintah? Dia (swasta) membangun gedung kementerian, ada enggak logikanya? Yang namanya swasta itu investasi," kata Enny, Sabtu (8/7/2017).

Jika swasta membangun kantor pemerintahan, berarti pemerintah harus membayar sewa gedung ke pihak swasta. Hanya saja, hal ini mengancam kerahasiaan pemerintah.

"Bagaimana tingkat independensi dan tingkat security dari semua data-data atau kerahasiaan negara kita, kalau pengelolaannya diserahkan ke swasta? Ini kan semua harus jadi pertimbangan," kata Enny.

Pemerintah tengah mengkaji pemindahan ibu kota dari Jakarta. Kajian direncanakan rampung akhir tahun ini. Pusat administrasi pemerintahan disebut-sebut akan dipindah ke Pulau Kalimantan.

Hal ini dilakukan untuk pemerataan pembangunan antara Jawa dengan luar Jawa. Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pernah menggagas ibu kota berada di Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com