BI: Uang Rupiah NKRI Simbol Kedaulatan Negara

Kompas.com - 18/07/2017, 16:45 WIB
Uang baru pecahan Rp 100.000 dan Rp 10.000 yang diluncurkan Bank Indonesia, Senin (19/2/2016). BANK INDONESIAUang baru pecahan Rp 100.000 dan Rp 10.000 yang diluncurkan Bank Indonesia, Senin (19/2/2016).
|
EditorMuhammad Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) pada 17 Agustus 2014 lalu secara resmi menerbitkan dan mengedarkan uang rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Uang ini ditandatangani oleh Gubernur BI dan Menteri Keuangan.

Kemudian, pada tahun 2016 lalu, bank sentral secara resmi menerbitkan dan mengedarkan uang rupiah NKRI Tahun Emisi 2016. Kali ini, seluruh pecahan uang rupiah, baik logam maupun kertas, hadir dengan desain baru yang mewakili seluruh wilayah Indonesia.

Gubernur BI Agus DW Martowardojo menyatakan, uang rupiah Tahun Emisi 2016 adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia.

"Saya mau menyampaikan, rupiah bukan mata uang yang di-internasionalisasi. Mata uang rupiah tahun emisi 2016 itu sah di NKRI," tegas Agus di Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Di media sosial sempat beredar kabar bahwa tempat penukaran valas atau money changer di beberapa negara tidak menerima uang rupiah Tahun Emisi 2016. Menurut Agus, apabila rupiah tidak diterima di negara tersebut tentu ini adalah kebijakan negara yang bersangkutan.

Namun demikian, apabila mau melakukan transaksi pembayaran di Indonesia, maka mata uang yang berlaku adalah rupiah, termasuk uang rupiah Tahun Emisi 2016.

"Rupiah adalah uang di NKRI. Di Indonesia, kalau mau berbelanja di Indonesia dengan rupiah," jelas Agus.

Penggunaan frasa "Negara Kesatuan Republik Indonesia" menggantikan frasa "Bank Indonesia" pada uang rupiah kertas dilakukan sejak tahun 2014 silam. Begitu pula dengan pembubuhan tanda tangan Gubernur BI dan Menkeu.

Bank sentral menyatakan, penggunaan frasa "Negara Kesatuan Republik Indonesia" serta tanda tangan Gubernur BI dan Menkeu mewakili pemerintah dalam uang NKRI menegaskan makna filosofis rupiah sebagai simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan semua warga negara Indonesia.

Penghargaan warga negara Indonesia pada mata uangnya sendiri akan mendorong berdaulatnya rupiah di negeri sendiri, dan pada gilirannya, rupiah diharapkan akan sejajar dengan mata uang utama dunia lainnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bangun Kafe di Atas Laut, Ekonomi Desa Semare di Pesisir Pasuruan Pun Terangkat

Bangun Kafe di Atas Laut, Ekonomi Desa Semare di Pesisir Pasuruan Pun Terangkat

Rilis
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Sri Mulyani Putuskan Harga Pertalite dan Tarif Listrik Subsidi Tak Naik Tahun Ini

Sri Mulyani Putuskan Harga Pertalite dan Tarif Listrik Subsidi Tak Naik Tahun Ini

Whats New
Tahan Harga Pertalite, Kas Pertamina Bisa Tekor Rp 190 Triliun

Tahan Harga Pertalite, Kas Pertamina Bisa Tekor Rp 190 Triliun

Whats New
Serap Ide Masyarakat, IWIP Berikan Alat Tangkap Perikanan kepada 20 Nelayan di Halmahera Timur

Serap Ide Masyarakat, IWIP Berikan Alat Tangkap Perikanan kepada 20 Nelayan di Halmahera Timur

Rilis
IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Bitcoin dkk Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini

Bitcoin dkk Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini

Whats New
Usai Jokowi Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO, Organisasi Petani Kelapa Sawit Minta Pembenahan Regulasi di BPDPKS

Usai Jokowi Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO, Organisasi Petani Kelapa Sawit Minta Pembenahan Regulasi di BPDPKS

Whats New
Wall Street Berakhir Merah, Investor Masih Lakukan Aksi Jual, Saham–saham Retail Masih Tertekan

Wall Street Berakhir Merah, Investor Masih Lakukan Aksi Jual, Saham–saham Retail Masih Tertekan

Whats New
SPKS Sambut Baik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng

SPKS Sambut Baik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng

Whats New
Syarat dan Biaya Cabut Berkas Motor Tanpa Calo

Syarat dan Biaya Cabut Berkas Motor Tanpa Calo

Spend Smart
Keran Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dibuka Lagi, GAPKI: Terima Kasih, Bapak Presiden

Keran Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dibuka Lagi, GAPKI: Terima Kasih, Bapak Presiden

Whats New
E-toll Bakal Diganti MLFF buat Bayar Tol, Bagaimana Nasib Uang Elektronik Perbankan?

E-toll Bakal Diganti MLFF buat Bayar Tol, Bagaimana Nasib Uang Elektronik Perbankan?

Whats New
[ POPULER MONEY ] Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik | Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

[ POPULER MONEY ] Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik | Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Subsidi BBM dan Listrik Bengkak, Sri Mulyani Minta Anggaran Ditambah

Subsidi BBM dan Listrik Bengkak, Sri Mulyani Minta Anggaran Ditambah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.