BI Minta Masyarakat Tak Sebar Isu Soal Rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Belakangan kerap muncul informasi di media sosial terkait sah atau tidaknya uang rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun Emisi 2016 maupun legalitas rupiah di luar negeri.

Menanggapi hal itu, Bank Indonesia (BI) meminta agar informasi semacam itu tidak disebarkan lantaran dipandang menyesatkan.

Salah satu hal yang disoroti yakni informasi yang beredar di media sosial belakangan ini soal tanda tangan Menteri Keuangan dan Gubernur BI pada uang kertas rupiah NKRI.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menyebut, adanya tanda tangan Menteri Keuangan dalam uang NKRI tahun emisi 2016 merupakan amanat Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011.

(Baca: Menko Darmin: Sekarang Momentum Bagus Redenominasi Rupiah)

Di dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pada setiap uang rupiah NKRI harus ada tanda tangan BI dan pemerintah, dalam hal ini diwakilkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara Negara.

"Sebelum ada UU Mata Uang Tahun 2011, rupiah hanya ditandatangani Dewan Gubernur BI. Namun, setelah diterbitkan UU Mata Uang harus ada pemerintah yang diwakili bendahara negara yaitu Menteri Keuangan," tutur Mirza dalam pernyataannya, Rabu (19/7/2017).

Selanjutnya secara alamiah setelah terjadi penarikan dan peredaran uang sesuai kegiatan operasi yang dilakukan bank sentral, uang rupiah yang beredar di Indonesia adalah uang rupiah NKRI.

"Jika ada yang mempersoalkan kenapa ada tanda tangan Menkeu, karena itu sudah sesuai amanat UU Mata Uang," terang Mirza.

Lalu, terkait dengan kabar sulitnya menukar uang rupiah NKRI tahun emisi 2016 di luar negeri, Mirza menuturkan hal itu lebih disebabkan ketersediaan pasokan di tempat penukaran uang (money changer) di luar negeri tersebut.

Apabila dalam suatu kesempatan warga Indonesia di luar negeri sulit menukar rupiah di money changer luar negeri, Mirza menuturkan ini disebabkan di luar negeri tersebut memang tidak membutuhkan rupiah.

"Masyarakat agar bertanya ke yang ahli, jangan mudah salin dan tempel informasi dan sebarkan isu yang kadar kebenarannya itu tidak sama sekali benar," imbuh Mirza.