Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Sudah Saatnya Lakukan Redenominasi

Kompas.com - 19/07/2017, 22:09 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo memandang Indonesia sudah saatnya melakukan redenominasi atau penyederhanaan mata uang rupiah.

Pasalnya, menurut dia, nilai mata uang rupiah terlalu kecil dibanding lainnya. "Artinya kalau Rp 100.000 itu cuma 8 dollar AS, berarti uang terbesar Indonesia itu cuma 8 dollar AS. Jadi sebenarnya mata uang Indonesia terlalu kecil, sehingga kalau orang mau bayar Rp 1 miliar kan duitnya harus banyak," kata Kartika, di Plaza Mandiri, Jakarta Selatan, Rabu (19/7/2017).

Hanya saja, menurut dia, perlu sosialisasi yang panjang untuk dapat menerapkan sistem ini. Kartika mengatakan, perlu periode transisi agar masyarakat tidak terkejut dengan pelaksanaan penyederhanaan mata uang ini.

Melalui redenominasi, mata uang Rp 1.000 akan disederhanakan menjadi Rp 1. "Memang teknisnya cukup kompleks, karena uang yang (nilainya) di bawah Rp 1.000 harus ditarik. Makanya prosesnya tidak boleh terburu-buru, karena nanti bisa mengganggu proses transaksi pembayaran itu sendiri," kata Kartika.

Wacana penyederhanaan rupiah atau redenominasi kembali menyeruak. Bank Indonesia (BI) akan kembali mendorong Rancangan Undang-undang (RUU) Redenominasi masuk ke program legislasi nasional (prolegnas).

Meski begitu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, penyederhanaan mata utang bukan hal mudah. Butuh waktu minimal 7 tahun hanya untuk transisi mengubah Rp 1.000 menjadi Rp 1.

Menurut Agus, kunci transisi penyederhanaan rupiah adalah sosialisasi yang masif ke masyarakat. Ia memastikan, BI akan mulai melakukan sosialiasi bila RUU Redenominasi mulai dibahas di DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani:

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani:

Whats New
Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Whats New
Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Whats New
BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

Whats New
Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Whats New
Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Whats New
ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

Whats New
KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

Whats New
Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Whats New
Permintaan 'Seafood' Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Permintaan "Seafood" Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Whats New
BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Whats New
Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Whats New
Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Whats New
Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com