Investor EBT: Regulasi Terus Berubah-ubah, Ini Menyulitkan Kami...

Kompas.com - 20/07/2017, 06:30 WIB
Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Sumut untuk menggali masukan dan menginventarisir berbagai masalah terkait RUU Energi Terbarukan, Rabu (19/7/2017) KOMPAS.com/Mei LeandhaKomite II DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Sumut untuk menggali masukan dan menginventarisir berbagai masalah terkait RUU Energi Terbarukan, Rabu (19/7/2017)
|
EditorAprillia Ika

MEDAN, KOMPAS.com - Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara untuk menggali masukan dan menginventarisir berbagai masalah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Terbarukan yang saat ini sedang diusulkan DPD RI.

Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, mengatakan, persoalan dan masukan apa saja dari Sumut diperlukan sebagai bahan dalam proses pembahasan RUU.

"Selain RUU Energi Terbarukan, saat ini kami juga sedang membahas RUU Geologi,” ujar Parlindungan, Rabu (19/7/2017).

Disebutkannya, pemerintah berupaya mempercepat proses pembahasan regulasi ini karena Indonesia sangat tertinggal dari negara lain yang sudah lama meninggalkan energi fosil dan beralih ke energi terbarukan.

“Kita ini sudah sangat terlambat, China sudah lama meninggalkan energi fosil, kita harus memikirkan aspek yang lebih luas demi kelangsungan lingkungan kita. Makanya diperlukan penguatan agar pengembangan pemanfaatan energi terbarukan dapat berjalan dengan cepat melalui penyusunan undang-undang,” katanya lagi.

Untuk mendapatkan masukan terkait RUU tersebut, pihaknya melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah seperti Provinsi Jawa Timur, Sumatera utara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

“Permasalahan yang terjadi di lapangan penting untuk RUU ini,” pungkas Parlindungan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Wakil Gubernur Sumatera Utara Nurhajizah Marpaung menjelaskan, saat ini peran pemerintah provinsi semakin meningkat seiring implementasi dari UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Artinya, kewenangan pemerintah kabupaten dan kota dialihkan kepada provinsi, salah satunya adalah izin pertambangan.

Di sisi lain, Sumut memiliki potensi energi yang sangat banyak, mulai dari panas bumi, bio massa, bio gas hingga tenaga surya.

“Besarnya potensi energi ini membuat kami terus berupaya meningkatkan investor yang mau bekerjasama membangun sumber-sumber ketenagalistrikan seperti dari China dan Korea. Di samping untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat,” kata Nurhajizah.

Hadir dalam pertemuan tersebut, seorang investor, Johannes IW yang menyampaikan keluhannya terkait regulasi yang berubah-ubah yang dikeluarkan pemerintah. Mulai Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2016 sampai muncul lagi Permen Nomor 19 tahun 2017.

Regulasi terus berubah-ubah, ini menyulitkan kami. Apalagi saat ini pihak perbankan tidak mau lagi memberikan suportnya kepada Indonesia terutama untuk pembangunan mini hydro karena regulasi yang terus berubah. Kalau bisa ini jadi perhatian serius pemerintahlah,” ucap Johannes.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.