Penerapan Kantong Plastik Berbayar Bisa Kurangi 30 Persen Sampah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai Kementerian Keuangan, Nasrudin Joko Surjono mengatakan, penerapan kantong plastik berbayar mampu mengurangi sampah secara signifikan.

Hal tersebut diketahui berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Yang jelas cukup siginifikan. Turunnya sekitar 25 sampai 30 persen data dari KLHK,” ujar Nasrudin di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Nasrudin menjelaskan, 60 persen sampah yang ada di Indonesia berasal dari kantong plastik yang biasa digunakan berbelanja.

Baca juga: Kemenkeu Sudah Siapkan Aturan soal Tarif Cukai Kantong Plastik

Untuk mengurangi penggunaan kantong kresek tersebut, pemerintah rencananya infin mengenakan cukai kantong plastik.

“Terkait tarif (cukai plastik), kemarin memang sudah disampaikan bahwa ini baru awal, pembahasan tarif memang harus melalui PMK (Peraturan Menteri Keuangan),” kata Nasrudin.

Rencananya, plastik yang akan dikenai cukai adalah kantong plastik sekali pakai yang ketebalannya di bawah 75 mikron. Meski begitu, besaran tarif cukai yang dikenakan pun berbeda.

Semakin ramah lingkungan atau mudah terurai, maka tarif cukainya semakin rendah.

Baca juga: Sri Mulyani Usul Tarif Cukai Kantong Plastik Rp 30.000 Per Kilogram

Misalnya, kantong plastik dengan waktu penguraian lebih dari 100 tahun akan dikenakan tarif cukai yang tinggi, sementara kantong plastik yang memiliki waktu penguraian 2-3 tahun dengan eksternalitas sedang ke tinggi pun tarif cukai yang dikenakan sedang ke tinggi.

Dengan adanya insentif ini, pemerintah berharap industri terdorong untuk menghasilkan plastik yang ramah lingkungan.

Sampai saat ini opsi tarif cukai yang digodok pemerintah adalah sebesar Rp 30.000 per kg, dengan tarif cukainya Rp 200 per lembar. Nantinya, harga kantong plastik akan berkisar Rp 450 hingga Rp 500 per lembar.