Sri Mulyani Sisir Anggaran Usai Heboh Soal Desa Fiktif

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani langsung melakukan penyisiran anggaran setelah mendapatkan informasi adanya desa fiktif yang mendapatkan Dana Desa.

Informasi tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani usai menghadiri rapat kordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

“Lagi diminta Ibu (Sri Mulyani) review ke Dirjen Perimbangan Keuangan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan merupakan instansi di bawah Kementerian Keuangan yang merumuskan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah, termasuk Dana Desa.

Askolani mengatakan, hasil penyisiran anggaran Dana Desa itu akan dijadikan bahan rujukan bagi pemerintah pusat untuk menggelontorkan anggaran ke desa-desa.

Baca juga: Ramai Soal Desa Fiktif, Ini Mekanisme Pembentukan Desa Baru

“Sudah ada tapi mungkin mereka akan koordinasikan. Untuk jadi bahan kebijakan ke depan untuk perbaikan,” kata dia.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan penyelidikan atas kasus dugaan korupsi Dana Desa akibat adanya desa fiktif di Kabupaten Konawe.

Dari 56 desa yang dilaporkan fiktif tersebut, penyidik melakukan pengecekkan kegiatan fisik di 23 desa yang tidak terdata di Kemendagri. Hasilnya terdapat 2 desa di antaranya tidak memiliki warga sama sekali.

Sri Mulyani sebelumnya juga mengungkapkan, mulai bermunculan desa-desa baru. Bahkan, berdasarkan laporan yang dia terima, banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun.

Hal itu ia sampaikam saat rapat kerja evaluasi kinerja 2019 dan rencana kerja 2020 bersama dengan Komisi XI DPR RI pada Senin (4/11/2019).