Bapanas Ungkap Ada Transaksi Jual-Beli Kuota Impor Bawang Putih

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap ada transaksi jual beli kuota impor yang dilakukan oleh importir bawang putih.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy menjelaskan, dari target impor bawang putih yang ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 665.025 ton, jumlah realisasinya hanya mencapai 148.712 ton.

Padahal jumlah Perizinan Imor (PI) yang telah dikeluarkan oleh kementerian Perdagangan sudah setengah dari target impor atau sebesar 349.290 ton. Namun, berdasarkan laporan yang didapati oleh Bapanas, ada pelaku importir yang menjual jumlah kuota impor yang diizinkan pemerintah ke perusahaan lain.

“Kami dapat laporan banyak pelaku importir yang sudah mendapatkan kuota di jual ke perusahaan lain. Ini yang membuat keterlambatan dan perlu diantisipasi,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang disiarkan secara virtual, Selasa (4/6/2024).

Baca juga: Relaksasi HAP Gula Segera Berakhir, Bapanas Siapkan Harga Baru

Dia pun berharap agar pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain (stakeholder) bisa segera memanggil para importir bawang putih untuk dimintai keterangan akan hal itu.

Lambatnya realisasi impor juga dikhawatirkan bisa membuat harga bawang putih melonjak.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat di awal Juni ini bawang putih sendiri sudah mengalami kenaikan harga menjadi Rp 44.404 per kilogram atau naik 1,35 persen jika dibandingkan periode bulan yang lalu.

Tercatat jumlah kota atau kabupaten yang mengalami kenaikan bawang putih mencapai 178 atau 49,44 persen dari jumlah wilayah atau kota di Indonesia.

Baca juga: KPPU Nilai Kualitas Bawang Putih Impor Jelek Bikin Harganya Mahal

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan penyebab harga bawang putih naik bukan karena harga sumber impor yang mahal.

Namun kata dia, karena tata kelola bawang putih di dalam negeri yang kurang bagus sehingga berdampak pada ketersediaan stok hingga harganya yang melambung tinggi.

“Bawang putih problem utamanya sudah ditemukan buka karena harga di Tiongkok yang mahal tapi karena sendiri di dalam negeri, manajemen kita kurang bagus,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 secara virtual, Senin (13/5/2024).