Faisal Basri: Persoalan Minyak Goreng Ini Reaksi Kebijakan Pemerintah yang Meninabobokan Biodiesel

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Senior Faisal Basri menuding polemik yang terjadi pada minyak goreng mulai dari mahalnya harga hingga kelangkaan stok adalah ulah pemerintah sendiri.

Dia menilai, perusahaan minyak kelapa sawit jelas memilih menjual produknya ke produsen biodiesel dibandingkan perusahaan minyak goreng karena harganya mengikuti harga internasional.

"Kalau CPO saya jual ke perusahaan minyak goreng dalam negeri, harganya domestik. Tapi kalau saya jual ke perusahaan biodiesel saya buat harga internasional, ya otomatis pengusaha CPO jual kesana. Siapa yang buat? ya pemerintah," ujar Faisal Basri dalam diskusi virtual, Rabu (16/2/2022).

Baca juga: Minyak Goreng Langka, Asosiasi Pedagang Pasar Bantah Lakukan Penimbunan

"Jadi biang keladi yang bikin kisruh minyak goreng ini yah pemerintah," sambung dia.

Faisal menilai, pemerintah telah memanjakan pabrik biodiesel bertahun-tahun karena mendapatkan subsidi dari alokasi dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) sebesar Rp 110 triliun sejak tahun 2015 sampai 2021.

"Tahun lalu saja dapat Rp 50 triliun, perusahaan minyak goreng tidak dapat apa-apa, sehingga persoalan minyak goreng ini reaksi kebijakan pemerintah yang meninabobokan biodiesel," beber Faisal Basri.

Baca juga: Faisal Basri Sebut Pemerintah Jadi Biang Keladi Kisruh Minyak Goreng

Belum lagi kata Faisal, sekarang pemerintah saat ini lebih mengedepankan kebutuhan untuk energi ketimbang untuk urusan kebutuhan masyarakat.

"Makanya buat energi dimanja, buat perut tidak dimanja," ungkapnya.

"Jadi jangan cepat menyalahkan pengusaha karena pengusaha tidak dilarang untuk mendapatkan untung, tentu saja pengusaha akan mencari bidang yang untungnya lebih banyak yah untungnya lebih banyak kalau dia jual ke biodiesel," kata Faisal Basri.

Baca juga: Sudah 4 Bulan, Masalah Minyak Goreng Mahal Belum Juga Terselesaikan