Pemerintah Diminta Prioritaskan Distribusi Daging Ayam dan Telur

Hal itu diutarakan oleh Ketua GPPU Achmad Dawami dalam surat dengan nomor 01/TPDT/ist/III/2020 kepada 3 menteri sekaligus, yaitu Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian.

"Kami berharap pemerintah mengambif langkah antisipatif, preventif, dan koordinasi dengan seluruh pemda agar produk-produk pangan yang berasal dari peternakan ayam beserta suportingnya tetap dapat melakukan pengiriman secara prioritas," kata Achmad dalam suratnya, Senin (30/3/2020).

Achmad mengatakan, distribusi prioritas dibutuhkan karena daging ayam dan telur merupakan produk bersifat perishable alias memiliki jangka waktu pendek. Bila dibiarkan berlama-lama, produk tersebut akan cenderung rusak dan membusuk sehingga tidak aman untuk dikonsumsi.

Lebih lanjut dia menuturkan, prioritas distribusi diperlukan untuk mencegah beragam masalah yang muncul akibat kebijakan pembatasan lalu lintas angkutan barang di tengah upaya mencegah penyebaran virus corona.

Pasalnya asosiasi mulai merasakan pembatasan lalu lintas berakibat tidak terselenggaranya proses produksi dengan baik, bahkan terhenti.

Bagi peternak ayam broiler misalnya, pengeluaran semakin terhambat dan dapat meningkatkan deplesi (susutnya) berat badan ayam. Distribusi telur pun terganggu yang berakibat penumpukan telur di peternakan masing-masing.

"Distribusi ayam, daging ayam, dan telur serta produk-produk ikutannya juga mulai terganggu. Disamping karena hambatan transportasi, pedagang maupun agen mulai banyak yang tutup akibat wabah," ujar Achmad.

Untuk memperlancar, pihaknya ingin pemerintah memberikan kebijakan tersebut secara tertulis.

Lancarkan distribusi

GPPU bukanlah satu-satunya asosiasi perunggasan yang meminta kelonggaran. Beberapa asosiasi lain seperti Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) juga meminta pemerintah tetap melancarkan distribusi.

Pasalnya, isu lockdown dalam beberapa hari terakhir kian menguat seiring dengan pernyataan beberapa pejabat tinggi negara. Terlebih beberapa wilayah telah melakukan lockdown lokal.

Dalam surat edaran nomor 058P/BP-GPMT/III/’20 tentang "Masukan untuk Peraturan Pemerintah Jika dilakukan Lockdown", Ketua Umum GPMT Desianto Budi Utomo memohon, transportasi untuk distribusi hendaknya tidak dibatasi.

"Mohon dapat dipastikan agar transportasi dan distribusi yang berhubungan dengan pakan dan bahan pakan tidak termasuk yang dibatasi," kata Desianto seperti dikutip dalam surat edaran, Senin (30/3/2020).