Tinggal 1,5 Bulan, Realisasi Anggaran PUPR Baru 72,94 Persen

Jumlah tersebut sekitar 72,94 persen dari keseluruhan pagu anggaran tahun 2020 yang sebesar Rp 87,83 triliun.

"Untuk realisasi keuangan 2020 dari 87,83 triliun, sekarang pada tanggal 14 November 2020 pukul 16.00 WIB terserap keuangan Rp 64,066 triliun atau sebesar 72,94 persen," ujar dia ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Senin (16/11/2020).

Dia pun merinci, untuk realisasi fisik per 14 November mencapai 74,79 persen.

Basuki pun mengatakan, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, realisasi serapan anggaran tersebut jauh lebih tinggi. Sebab pada tahun 2019 lalu serapan anggaran hingga pertengahan November 2019 sebesar 58,61 persen untuk sisi keuangan, dan dari sisi fisik sebesar 65,32 persen.

"Ini lebih besar dari 2019," ujar dia.

Dia pun menjelaskan, pada tahun 2020 ini anggaran Kementerian PUPR telah mengalami relaokasi dan refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19.

Mulanya, PUPR mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp 120 triliun. Namun, jumlah tersebut kemudian mengalami penghematan sekitar Rp 44 triliun menjadi Rp 75,63 triliun.

Namun, anggaran kembali bertambah di dorong peluncuran pinjaman hibah luar negeri (PHLN) dan percepatan surat berharga syariah negara (SBSN) senilai Rp 10,47 triliun. Serta bertambah untuk progam pemulihan ekonomi nasional (PEN) senilai Rp 1,73 triliun mencakup proyek prioritas nasional, food estate dan kawasan industri.

"Sehingga total anggaran PUPR 2020 ini menjadi Rp 87,83 triliun," ujar dia.

Ia mengatakan, hingga akhir tahun ditargetkan Kementerian PUPR mampu menyerap anggaran mencapai 97,58 persen atau senilai Rp 85,38 triliun. Dengan demikian, bakal ada sisa anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 2,15 triliun.

Basuki menyatakan, akan terus mendorong percepatan penyerapan di sisa 1,5 bulan terakhir tahun 2020.

Upaya yang dilakukan dengan percepatan melakukan pekerjaan sesuai dengan target dan batas waktu, serta mempercepat penyelsaian urusan administrasi. Di sisi lain, pihaknya juga bakal melakukan pergeseran dan penyisiran anggaran untuk proyek-proyek yang pelaksanaannya cenderung lamban.

"Disisir satu per satu yang lambat, dikurangi pindah ke yang butuh anggaran karena progres lebih cepat, ini butuh revisi DIPA (daftar isian pelaksana anggaran) yang cepat. Kemudian mempercepat belanja Covid-19, serta memastikan pelaksanaan program padat karya sesuai sasaran," ujar dia.