Menhub Targetkan Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida Rampung Awal 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Di sela-sela tinjauannya ke Bali untuk mengecek pengendalian transportasi di masa peniadaan mudik, Menteri Perhubungan Budi Karya meninjau progres pembangunan pelabuhan penyeberangan Sampalan di Nusa Penida, Bali, guna memastikan pembangunanya tetap berjalan meski di tengah pandemi Covid-19.

“Walaupun masa pandemi, pembangunan harus tetap berjalan. Untuk itu, di tengah kegiatan saya mengecek Pengendalian transportasi di masa lebaran ini, saya juga mengecek progres pembangunan pelabuhan di Nusa Penida yang ditargetkan selesai pada awal tahun 2022,” kata Budi Karya dalam keterangannya, Minggu (16/5/2021).

Ia menjelaskan, kehadiran pelabuhan di Nusa Penida akan menjadi kebanggaan masyarakat di Bali, yang diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kegiatan perekonomian masyarakat sekitar.

“Kita harus bangun kebanggaan di setiap daerah, salah satunya di Bali yang merupakan destinasi wisata utama. Kita harus support penuh,” ucap Budi Karya.

Pelabuhan Penyeberangan Sampalan Nusa Penida, mulai dibangun pada tahun 2020 dan sampai saat ini progresnya sudah mencapai hampir 70 persen.

Pelabuhan ini menjadi salah satu simpul transportasi laut untuk penyeberangan kapal-kapal kecil ke wilayah yang dikenal dengan segitiga emas yakni : Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan.

Cek Pelabuhan Gilimanuk

Budi Karya juga meninjau Pelabuhan Gilimanuk, Bali, untuk memeriksa kesiapan pelabuhan mengantisipasi pergerakan masyarakat selepas lebaran yang diprediksi akan mengalami peningkatan.

“Ada kemungkinan proyeksi kenaikan pergerakan orang pasca lebaran di hari Minggu tanggal 16 Mei 2021. Oleh karenanya saya minta kepada tim untuk melakukan konsolidasi baik mempersiapkan personil dan mekanismenya dengan baik agar pergerakan penumpang tetap terkendali,” kata Budi Karya.

Ia mengatakan, secara umum pelakasanaan Pengendalian transportasi di masa peniadaan mudik di pelabuhan Gilimanuk berjalan baik dan jumlah penumpang menurun signifikan di banding hari sebelum masa peniadaan mudik.

“Saya mengapresiasi masyarakat yang telah mematuhi kebijakan pemerintah dan saya juga mengapresiasi para petugas baik dari PT ASDP, TNI/Polri, BPTD dan Dishub yang telah mengorbankan waktu berkumpul bersama keluarga untuk menjalankan tugas pengawasan dan pengendalian transportasi di penyeberangan,” ucap Budi Karya.

Dia mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah fokus melakukan antisipasi peningkatan mobilitas masyarakat pasca Idul Fitri yang berpotensi memicu penularan covid-19.

Salah satu yang dilakukan yaitu dengan memperketat syarat perjalanan penumpang angkutan penyeberangan, termasuk di Pelabuhan Gilimanuk, yang diwajibkan untuk melakukan tes Rapid Antigen.

Tercatat, rata–rata jumlah pergerakan penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk selama masa peniadaan mudik mulai dari tanggal 6 sampai 14 Mei 2021, yaitu sekitar 1000 lebih penumpang setiap harinya.

Jumlah ini menurun signifikan dibanding sebelum masa peniadaan mudik yang bisa mencapai belasan hingga puluhan ribu penumpang.

Budi Karya juga meminta masyarakat agar tidak bepergian dalam waktu bersamaan pada H+2 Lebaran atau Minggu, 16 Mei 2021.

Pasalnya, pada hari ke-11 masa peniadaan mudik tersebut diprediksi menjadi puncak kepadatan orang melakukan perjalanan pasca Lebaran 2021 atau yang biasa disebut puncak arus balik Lebaran.

“Ada preferensi masyarakat untuk melakukan pergerakan pada hari Minggu tangal 16 Mei 2021. Untuk itu saya minta kepada masyarakat agar tidak melakukan perjalanan di tanggal yang sama, karena hari itu pasti ada suatu konsentrasi,” ujarnya.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memang mencatat akan terjadi peningkatan arus pergerakan masyarakat pasca Lebaran.

Untuk itu, Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah antisipasi diantaranya dengan melakukan penyekatan secara konsisten dan mengimbau kepada masyarakat utuk tidak melakukan perjalanan di hari yang sama.

Untuk mengantisipasi hal itu, dia mengingatkan kepada para petugas di lapangan agar tetap mempertahankan konsistensi dalam bertugas melakukan penyekatan sampai masa peniadaan mudik selesai.

“Pengendalian transportasi di sektor darat tantangannya lebih besar dibandingkan sektor lainnya, karena potensi masyarakat yang ingin mudik di sektor darat ini tinggi sekali,” urainya.