Sri Mulyani Klaim Pemulihan Ekonomi dari Covid-19 Lebih Cepat Dibanding Krisis 1998

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim pemulihan ekonomi Indonesia dari Covid-19 lebih cepat dibanding krisis moneter tahun 1997-1998. Hal ini jika dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi dibanding sebelum krisis terjadi.

Bendahara negara ini mengungkapkan, RI membutuhkan waktu 4 tahun untuk mengembalikan Produk Domestik Bruto (PDB) ke level sebelum krisis terjadi. Sedangkan saat Covid-19, Indonesia hanya butuh waktu 1,5 tahun.

"Untuk Covid-19 Alhamdulillah karena sektor keuangan, dunia usaha, dan instrumen serta kebijakan pemerintah yang responsif, dalam waktu 1,5 tahun kita telah mampu kembali kepada pre covid GDP level," kata Sri Mulyani dalam G20 Lunch Meeting, Rabu (15/12/2021).

Wanita yang akrab disapa Ani ini menyebut, angka pengangguran pun menurun setelah membengkak saat awal pandemi Covid-19.

Data BPS menunjukkan, pengangguran terbuka pada usia 20-24 tahun meningkat sebesar 3,36 persen dari 17,66 persen pada Februari 2020 menjadi 14,3 persen pada Februari 2021.

Sementara pengangguran usia 25,29 tahun meningkat 2,26 persen poin dari 7,01 persen di Februari 2020 menjadi 9,27 persen di Februari 2021.

Namun dalam kurun waktu 12 bulan, tingkat pengangguran bisa ditekan pada level 6,5 persen, sesudah melonjak di atas 7,1 persen.

"Ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri dan membanggakan. Namun ini berarti belum selesai tugas kita," sebut dia.

Lebih lanjut Ani menyatakan, ekonomi yang mulai pulih juga sudah dirasakan oleh warga. Pemulihan ini tidak hanya dilihat dari sisi peningkatan daya beli, tapi dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja.

"Atau dalam bentuk kegiatan ekonomi yang muncul baik karena G20 maupun pemulihan ekonomi yang memang sudah meningkat," tuturnya.

Kendati Ani tidak memungkiri, dunia masih dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang terus bermutasi. Untuk dalam pertemuan G20, pihaknya memasukkan aspek Covid-19 sebagai prasyarat pemulihan ekonomi.

Pembicaraannya meliputi, penanganan covid-19 antar negara, akses vaksinasi yang merata, serta normalisasi kebijakan antar negara yang tidak menimbulkan efek rambatan (spill over) buruk kepada negara lain.

"Kita selalu mengatakan, berapa banyak negara yang mampu memiliki akses vaksin dan bagaimana program vaksinasi bisa diakselerasi. Tentu kalau Indonesia memimpin pertemuan G20, kita harus menunjukkan kita mampu menangani Covid-19 karena ini akan menentukan kredibilitas dan efektivitas leadership," tandas Sri Mulyani.