Bahlil: Ekspor Listrik Dilarang, Sebentar Lagi Kami akan Buat Aturannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana akan menerbitkan regulasi atau kebijakan larangan ekspor listrik. Hal ini diungkapkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia secara virtual, Selasa (24/5/2022).

Larangan ekspor listrik ini telah disepakati bersama dalam rapat terbatas dan disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tentang dilarang ekspor listrik, kami sebentar lagi akan membuat aturannya karena itu sudah diputuskan dalam rapat oleh Bapak Presiden," katanya saat press briefing terkait pertemuan hari kedua World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss.

Lebih lanjut kata Bahlil, mengenai pengadaan listrik yang sudah diekspor akan dievaluasi oleh pemerintah.

"Yang namanya sudah putus, yang sudah terlanjur dikeluarkan akan dievaluasi, enggak ada cerita," ucapnya.

Namun hingga kini, dirinya memastikan belum ada kegiatan ekspor listrik tersebut. Dirinya hanya mengeluarkan izin evaluasi.

"Setahu saya belum ada izin ekspor kok. Selama ini izin evaluasi saja yang saya keluarin. Belum ada izin-izin ekspor," sambung Bahlil.

Dikutip dari Tribunnews, PT PLN Batam menghentikan rencana ekspor listrik ke Singapura, seiring telah melajunya ekonomi Batam secara cepat. "Komisaris dan manajemen PT PLN Batam menghentikan semua bentuk penjajakan pengadaan listrik yang akan diekspor ke Singapura," ujar Komisaris PT PLN Batam Rizal Calvary Marimbo, Kamis (19/5/2022).

Menurutnya, saat ini PLN Batam akan berkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan domestik di Pulau Batam, seiring terjadinya lonjakan permintaan listrik usai adanya pelonggaran protokol kesehatan.

Tenaga Ahli Kementerian Investasi/BKPM ini juga mengatakan, akibat pemulihan iklim investasi, industri yang berjalan demikian cepat saat ini Batam mengalami defisit listrik. Oleh sebab itu, kata Rizal, PLN Batam akan fokus menambah kapasitas daya terpasang di wilayah itu.