Tekan Biaya Logistik Proyek Pabrik Pupuk di Papua Barat, Bahlil: Kita Kawal Pembangunannya

Proyek kawasan industri pupuk ini adalah proyek besar dalam rangka membuat lumbung pangan di kawasan Timur Indonesia. Bahlil akui, selama ini, untuk mendatangkan pupuk ke area Papua membutuhkan biaya logistik yang tinggi sehingga sulit untuk mengembangkan sektor pertanian.

"Proyek ini telah termasuk ke dalam PSN (Proyek Strategis Nasional). Oleh karena itu, sesuai arahan presiden, harus kita kawal sampai tuntas. Jangan sampai ada gerakan tambahan yang menghalangi pelaksanaan PSN," ujarnya saat Kick-Off Meeting Pembangunan Kawasan Industri Pupuk di Kabupaten Fakfak, Senin (27/2/2023).

Dirinya juga mengapresiasi dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga yang membantu serta mengawal percepatan investasi proyek kawasan industri pupuk di Papua Barat ini. Ditekankan juga olehnya bahwa pekerjaan ini harus dilakukan secara simultan dan paralel dengan tetap menaati aturan hukum.

"Kami berharap agar kementerian/lembaga terkait dapat membantu proses pelaksanaan dan mengawal proyek dengan baik. Perkembangan yang bagus jangan diganggu, yang belum bagus kita perbaiki," ucap Bahlil.

Dalam kesempatan itu, Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) Rahmad Pribadi memperkirakan pasokan kebutuhan urea sebanyak 5 juta ton atau sekitar 80 persen dari kebutuhan pupuk Indonesia pada 2030.

Proyek kawasan industri pupuk Fakfak ditargetkan untuk beroperasi secara komersil pada semester II tahun 2027.

"Kami membutuhkan dukungan dalam hal pengadaan lahan, percepatan izin, penyiapan lahan dan akses jalan, kepastian tata ruang, dan izin-izin terkait lainnya dari kementerian terkait. Kami juga membutuhkan dukungan keamanan dari Kepolisian RI dan TNI serta Kejaksaan Agung dalam pelaksanaan proyek ini," tutur Rahmad.

Pada 9 Februari 2023, telah ditunjuk pengelola dan pelaksana Kawasan Industri Pupuk Fakfak, yaitu PT Pupuk Kaltim Timur dan Kaltim Industrial Estate (KIE).