Soal Nasib Tenaga Honorer, Pemerintah Hindari Opsi PHK

Hal itu dilakukan meskipun status honorer bakal dihapus pemerintah pada November tahun ini.

"Kita akan hindari PHK, hindari pembengkakan, dan tidak ada lagi istilah non-ASN meskipun sekarang kita ada tarik-menarik seperti tarik tambang," kata dia dalam talkshow yang ditayangkan secara virtual, Kamis (2/3/2023).

Anas mengaku telah bertemu dengan para asosiasi pemerintah daerah yang di dalamnya ada gubernur, wali kota, dan bupati terkait penyelesaian tenaga honorer. Dari pertemuan tersebut, ia mengakui telah mendapatkan solusi dan akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

"Kami sudah bertemu dengan para asosiasi bupati seluruh Indonesia. Kami juga telah berkoordinasi dengam asosiasi wali kota provinsi seluruh Indonesia bersama dengan teman-teman BKN, paguyuban untuk mencari solusi (tenaga non-ASN)," ucapnya.

"Alhamdulillah insya Allah sudah ada jalan tengah, tapi kita sedang laporkan dulu kepada Bapak Presiden Jokowi dan kami sudah komunikasi dengan Komisi II, kita sudah temukan jalan tengah tanpa menambah anggaran," lanjut dia.

Mantan Bupati Banyuwangi ini memastikan penyelesaian tenaga honorer tidak akan menambah beban anggaran negara dan daerah.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat 2,3 juta tenaga honorer yang bekerja di pemerintahan pusat maupun daerah. Sebanyak 1,8 juta honorer telah dilengkapi surat pertanggungjawaban mutlak dari masing-masing pejabat pembina kepegawaian.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta ada jalan tengah terkait rencana penghapusan tenaga honorer pada 2023. Sebab kata Jokowi, saat ini masih banyak tenaga honorer yang bekerja di kantor-kantor pemerintah daerah.

Jokowi mengaku mendapatkan pertanyaan seputar masalah penghapusan tenaga honorer dari APPSI. Oleh karena itu, Jokowi langsung meminta penjelasan dari Menpan-RB.