Menutup Celah Kesenjangan

Satu di antaranya adalah Harbour Bay, kawasan pelabuhan seluas 500 hektar bergelimang hotel dan pusat hiburan mewah penuh cahaya yang dapat dilihat jelas dari negeri singa di seberang selat.

Namun, tersembunyi dari semua kemegahan tersebut, di jalan setapak tepat di balik panjangnya tembok yang memisahkan Harbour Bay dari dunia luar, terdapat komunitas masyarakat yang hidup bermukim di deretan rumah semi permanen berdinding seng penuh karat dan papan kayu tipis.

Ini adalah potret gamblang dari tajamnya kesenjangan yang masih membelah perekonomian kita.

Kontras kehidupan serupa sebenarnya dapat dengan mudah kita temui di banyak daerah, khususnya metropolitan.

Di Jakarta, misalnya, ibu kota negara menjadi provinsi tertimpang ketiga, terdapat Kampung Pemulung Gasong yang diselimuti bayangan kompleks apartemen menjulang tinggi di kawasan Setiabudi.

Kesenjangan memang menjadi isu yang tak mungkin lepas dari tiap perekonomian. Namun, dalam kasus Indonesia, masalah ini justru kian parah, alih-alih membaik.

Nirlaba internasional Oxfam pada 2017 menemukan bahwa ketimpangan di Indonesia menjadi yang paling cepat tumbuh di Asia Tenggara.

Pada 2022 saja, rasio Gini yang menjadi pengukur tingkat kesenjangan nasional justru lebih tinggi 11 persen dibanding dua dekade lalu.

Setahun sebelumnya, United Nations Development Programme (UNDP) juga sekali lagi menemukan Indonesia sebagai ujung terparah dari spektrum pertumbuhan kesenjangan di Kawasan Asia-Pasifik.

Problematika ini bukan tak berdampak serius bagi perekonomian. Ketaksetaraan akses kebutuhan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan, memperburuk kondisi kehidupan dan menjebak masyarakat rentan dalam kemiskinan.

Pada pertengahan 2021, Credit Suisse menemukan bahwa pandemi telah melahirkan 65.000 orang kaya baru Indonesia ketika 1,12 juta orang lainnya justru terjun ke jurang kemiskinan.

Pada akhir 2022, tingkat kemiskinan masih berada pada level 9,57 persen yang lebih tinggi dibanding 9,22 persen saat prapandemi.

Kini, 26,36 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan nasional sebesar Rp 535.000 per jiwa setiap bulannya.

Kritik ini krusial bagi bangsa kita yang mempunyai Visi Emas menjadi perekonomian global di tahun 2045. Penting untuk memastikan bahwa ekonomi tak hanya sekadar tumbuh, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Krusialnya kebijakan inklusif

Pemerintah sebenarnya bukan tak mengupayakan penyelesaian kesenjangan. Setiap tahunnya, anggaran yang luar biasa besar telah ditetapkan untuk berbagai program kesejahteraan.

Kendati demikian, besarnya anggaran tidaklah cukup tanpa dukungan kebijakan inklusif yang memprioritaskan masyarakat rentan.

Norwegia bisa menjadi contoh representatif yang berhasil menjadi salah satu negara dengan kesenjangan terendah dengan hukum pembebasan penuh biaya pendidikan dan kesehatan, serta pelarangan diskriminasi dalam pasar tenaga kerja.

Kita dapat mengambil langkah serupa. Pertama, perbaikan akses pendidikan dapat menjadi langkah awal yang mutlak dilakukan.

UNICEF (2022) menemukan bahwa anak-anak dari keluarga dengan sosioekonomi terbatas memiliki risiko paling tinggi untuk putus sekolah.

Penting untuk memberikan asistensi pembiayaan pendidikan untuk menjamin perbaikan kualitas masa depan mereka.

Kedua, penciptaan lingkungan hidup dan akses kesehatan yang layak juga esensial sehingga setiap individu dapat berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan.

World Health Organization (2019) menegaskan bahwa sektor kesehatan berperan penting dalam membentuk perekonomian yang stabil dan fungsional.

Terakhir, sama pentingnya, penciptaan lapangan kerja yang inklusif juga krusial dalam memberantas kesenjangan.

Kita dapat mencontoh Norwegia, Denmark, dan Amerika Serikat yang secara hukum melarang pembatasan usia dan gender dalam penerimaan tenaga kerja; praktik yang justru masih umum di Indonesia.

Hanya dengan secara kolektif memperbaiki akses pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan tersebut kita dapat menangani kesenjangan yang semakin membelah perekonomian kita.

Dengan demikian, setiap orang dapat merasakan secara penuh manfaat kesejahteraan dari perekonomian kita yang terus tumbuh.