JAKARTA, KOMPAS.com - Arie F, salah satu pelaku UMKM asal Bandung, Jawa Barat, menyambut baik keputusan pemerintah yang mengatur ulang tata kelola perdagangan online.
Hal itu dengan merilis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Lewat toko baju dan perlengkapan bayi yang dijual, Arie bercerita selama ini keberadaan Social commerce seperti Tiktok Shop telah menganggu usahanya. Sebab, selama lebih dari lima tahun dia berjualan di daring dan berbagai platform e-commerce, situasinya tak seperti ini.
"Ini Tiktok Shop dampakya luar biasa. Saya paling senang dengan adanya keputusan ini. Karena kemarin omzet saya bisa turun 30 persen, ditambah dua bulan ini makin turun," Kata Arie saat dihubungi Kompas.com, Jumat (29/8/2023).
Arie mengaku tak tertarik untuk membuka dagangnanya di TikTok Shop lantaran takut bersaing dari sisi harga. Menurut dia, rata-rata produk yang dijual di sana dibanderol dengan harga yang tak wajar.
Selain itu juga karena sistem pembayaran di TikTok Shop tak transparan seperti di e-commerce lain. "Harga di sana kan murah-murah, yah takut kalah saing dari harga, saya jual modal lah yang lain nantinya jauh dari harga itu," ungkapnya.
Arie sadar, Tiktok Shop belakangan menjadi populer karena murahnya harga banyak produk di luar batas kewajaran. Dan itulah yang selama ini menjadi kekhawatiran para pedagang UMKM.
"Mereka juga lagi gencarnya promo dan bakar uang, lebih ekstrem dibilang predatory pricing," kata Arie.
Menkop harap pasar offline kembali menggeliat
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki optimistis pedagang pasar offline kembali bergeliat pasca diaturnya tata kelola penjualan online.
"Kita optimis (ramai). Yang pertama gini, kita atur platformnya jangan sampe platform ini terlalu dominan. Kita ingin membangun playing field (kesetaraan) bisnis yang sama karena saya lihat unicorn-unicorn kita yang sudah tumbuh 14 tahun lalu juga enggak bisa bersaing," ujar Menkop Teten.
Lebih lanjut Menkop Teten mengatakan, dalam permendag itu bukan hanya mengatur transaksi melalui paltform saja namun juga arus masuk barang impor.
Sebab menurut Teten, arus masuk barsng impor di Tanah Air masih longgar. Sehingga celah ini bisa dimanfaatkan oleh ritel online lewat platform digital cross border ataupun lewat importasi biasa.
Mendag minta TikTok ikuti aturan
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) juga meminta TikTok Shop untuk segera mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menata penjualan online.
Mendag Zulhas mengatakan, jika TikTok tetap ingin berdagang, perusahaan entitasnya harus dibuat khusus dalam bentuk e-commerce dan harus memiliki izin.
"Kita tidak menutup (TikTok shop), silahkan, kalau mau media sosial, ya media sosial. Kalau mau social commerce silakan izinnya ada, ya kalau mau e-commerce silakan. Tapi ikuti aturan enggak bisa satu jadi semuanya gitu," ujar Mendag Zulhas.
https://money.kompas.com/read/2023/09/30/090000526/cerita-pemilik-toko-online-5-tahun-jualan-omzet-turun-30-persen-sejak-ada