Jokowi Ogah Targetkan Untung Rugi pada Kereta Cepat Whoosh

KOMPAS.com - Indonesia resmi mengoperasikan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Kereta tersebut merupakan kereta peluru pertama di Indonesia dan pertama di Asia Tenggara dengan kecepatan hingga 350 kilometer per jam.

Kereta ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin, 2 Oktober 2023 di Stasiun Halim, Jakarta. Kereta ini masih gratis bagi masyarakat hingga pertengahan Oktober mendatang.

Menurut Jokowi, dalam pembangunan transportasi massal, pemerintah fokus pada pelayanan masyarakat, bukan target untung-rugi. Di mana masyarakat diberikan banyak alternatif transportasi dari Jakarta menuju Bandung maupun sebaliknya.

Hal ini sekaligus menjawab kritik yang menyebut proyek yang diklaim murni business to business (B to B) ini sulit balik modal. Bahkan, beberapa pihak menarasikan kalau proyek KCJB tidak akan balik modal meski sampai kiamat.

"Tapi itu (KCJB) memang fungsi pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan transportasi massal," kata Jokowi dikutip dari Harian Kompas, Sabtu (7/10/2023).

Jokowi menegaskan bahwa ia tidak mematok target kapan KCJB akan meraih untung dan menyerahkan sepenuhnya ke PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC).

Alih-alih menyebut kapan target meraup untung, Presiden menegaskan bahwa pemerintah fokus untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Paling penting rakyat dilayani dengan baik, rakyat dilayani dengan cepat karena fungsi transportasi massal itu di situ. Bukan untung dan rugi," beber Jokowi.

Sebagai informasi saja, China diputuskan sebagai pemenang tender dengan proposal proyek senilai 5,595 miliar dollar AS atau lebih rendah dari proposal Jepang senilai 6,223 miliar dollar AS.

Kendati demikian, dalam perjalanannya, biaya proyek membengkak menjadi 7,97 miliar dollar AS. Pemerintah kemudian menambal dengan dana APBN melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Kritik susah balik modal

Sebelumnya Ekonom Senior Faisal Basri pernah menyebut proyek Keret Cepat Jakarta Bandung tidak layak secara bisnis sehingga dipastikan sulit balik modal.

Bahkan, Faisal Basri menggunakan analogi sampai kiamat pun proyek tersebut tidak akan bisa menutup investasi yang sudah keluar. BUMN yang diminta pemerintah menggarap proyek tersebut kini juga akhirnya terbebani.

Belum lagi, lanjut Faisal, biaya yang dikeluarkan rupanya membengkak sangat besar. Dari awalnya 6,07 miliar dollar AS, di tengah jalan melonjak menjadi mendekati 8 miliar dollar AS.

Dengan investasi sebesar itu, kata Faisal Basri, rasanya sulit untuk balik modal meski tiketnya seharga Rp 400.000 sekali jalan.

“Diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal,” kata Faisal dikutip dari Kompas TV, beberapa waktu lalu.

Faisal bercerita, saat rapat kordinasi awal proyek itu diajukan, banyak menteri yang menolak. Begitu juga dengan konsultan independen yang disewa pemerintah, Boston Consulting Group.

“Boston Consulting Group ini dibayar Bappenas bekerja untuk 2 minggu senilai 150.000 dollar AS, menolak 2 proposal (salah satunya Kereta Cepat Jakarta Bandung),” ujar Faisal.

"Tetapi Rini Soemarno yang berjuang. Menteri lainnya banyak menolak, tapi Rini ngotot." tambahnya.

Rini Soemarno adalah Menteri BUMN saat itu. Namun, akhirnya proposal proyek itu lolos. Dengan catatan, dikerjakan oleh BUMN dan swasta serta tidak menggunakan uang negara sama sekali.

Janji tanpa duit APBN itu sendiri saat ini sudah diralat Presiden Jokowi. Mengingat BUMN yang terlibat di proyek tersebut kondisi keuangannya sempat berdarah-darah.

Perizinan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung juga sebenarnya sempat terkatung-katung karena belum disetujui oleh Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan.

Saat peletakan batu pertama yang dihadiri Jokowi, Jonan bahkan tidak hadir meskipun posisinya sebagai orang nomor satu di regulator perkeretaapian.

"Kesimpulannya kesalahan pucuk pimpinan," imbuh Faisal Basri.

Klaim B to B

Sesuai dengan garansi dari China pula, baik Presiden Jokowi maupun para pembantunya, juga beberapa kali menegaskan untuk tidak menggunakan uang rakyat seperser pun untuk membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

"Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business. Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi," kata Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada 15 September 2015.

Jokowi menegaskan, jangankan menggunakan uang rakyat, pemerintah bahkan sama-sekali tidak memberikan jaminan apa pun pada proyek tersebut apabila di kemudian hari bermasalah.

Hal ini karena proyek kereta cepat penghubung dua kota berjarak sekitar 150 kilometer tersebut seluruhnya dikerjakan konsorsium BUMN dan perusahaan China dengan perhitungan bisnis.

"Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi, sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN. Tidak ada penjaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B to B, bisnis," tegas Jokowi kala itu.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan bahwa hitung-hitungan ekonomi proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang diperkirakan menelan investasi Rp 70 triliun sampai Rp 80 triliun itu sangat jelas.

Dalih Luhut

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berkali-kali menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung adalah murni bisnis alias business to business.

Proyek kereta peluru yang menghubungkan Padalarang dan Halim ini digarap oleh konsorsium yang terdiri dari beberapa perusahaan milik negara dan perusahaan dari China, untuk kemudian membentuk perusahaan patungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Hal ini sekaligus menepis tudingan adanya jebakan utang China dalam mega proyek tersebut. Kata Luhut, Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah investasi jangka panjang.

"Itu adalah utang produktif. Ada yang bilang hidden debt. Itu yang bilang hidden debt saya text, kau datang kemari tunjukin hidden debt-nya di mana," ucap Luhut dalam keterangannya.

"Wong saya yang nangani kok. Hidden debt kalau dibilang G to G, ini tidak ada. Itu B to B," tambahnya.