Program Bagi-bagi Rice Cooker Gratis Dinilai Bernuansa Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Program bagi-bagi rice cooker gratis oleh pemerintah dinilai bernuansa politik. Lantaran, program ini muncul di tengah tahun politik atau jelang Pemilu 2024.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana membagikan 500.000 rice cooker gratis di tahun ini sebagai upaya mendorong penggunaan energi bersih.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga yang diundangkan pada 2 Oktober 2023.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, berlakunya beleid tersebut bersamaan dengan tahun politik perlu dicurigai berkaitan dengan pemenangan Pilpres dan Pileg 2024.

"Berlakunya Permen 11/2023 bersamaan dengan tahun politik, patut diduga cuan (dari program bagi-bagi rice cooker) itu akan mengalir untuk pemenangan Pilpres dan Pileg," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (9/10/2023).

Ia menuturkan, pengoperasian rice cooker yang menggunakan listrik memang lebih ramah lingkungan, namun rice cooker hampir tidak memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi karbon karena kapasitasnya sangat kecil.

Apalagi, jika listrik yang digunakan masih berasal dari pembangkit listrik yang menggunakan energi kotor batu bara.

Selain itu, lanjut Fahmy, pembagian rice cooker gratis juga tidak bisa menggantikan gas elpiji 3 kilogram (kg). Alasannya, karena rice cooker hanya untuk menanak nasi, mengukus dan memanaskan.

"Sedangkan memasak lauk dan lainnya masih menggunakan kompor gas dengan elpiji 3 kg. Dengan demikian, program pembagian rice cooker tidak efektif sama sekali dalam menggantikan elpiji 3 kg," jelasnya.

Seiring dengan target mendorong energi bersih dan mengurangi penggunaan elpiji 3 kg yang dinilai sulit dicapai, Fahmy pun menduga program bagi-bagi rice cooker gratis ini hanya untuk menguntungkan pengusaha yang menjadi pemasok alat elektronik tersebut 

"Jangan-jangan tujuan pembagian rice cooker gratis hanya untuk membagikan cuan kepada perusahaan yang ditunjuk untuk pengadaan dan pembagian rice cooker gratis," kata dia.

Keuntungan itulah yang juga dicurigai Fahmy berpotensi berkaitan dengan kepentingan Pemilu 2024. Ia menyarankan untuk Kementerian ESDM lebih cermat dalam menerbitkan kebijakan, jangan sampai penggunaan uang negara hanya menguntungkan pihak tertentu.

"Kalau dugaan tersebut benar, maka Menteri ESDM harus didesak untuk membatalkan Permen pembagian rice cooker gratis. Jangan sampai dana APBN digunakan untuk bagi-bagi cuan kepada perusahaan yang berkedok pembagian rice cooker gratis," pungkasnya.