Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Realisasi Belanja Negara Masih 80 Persen, Kemenkeu: Hal yang Lazim Terjadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara mencapai Rp 2.588,2 triliun sampai dengan 12 Desember 2023 lalu. Realisasi itu masih setara 83 persen dari pagu anggaran yang disiapkan.

Mengacu kepada Peraturan Presiden Tahun 75 Tahun 2023, pagu anggaran belanja negara yang disiapkan sebesar Rp 3.117,2 triliun. Dengan demikian, masih terdapat sisa anggaran sekitar Rp 529 triliun yang belum dibelanjakan.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menilai, masih adanya "gap" antara realisasi dengan target belanja jelang penutupan tahun anggaran merupakan hal yang biasa terjadi. Sebab, terdapat kontrak pembayaran rekanan yang baru bisa diselesaikan pada akhir tahun.

"Serapan belanja yang masih 80-an persen ini memang lazim terjadi di tahun anggaran kita," kata dia, dalam konferensi pers APBN KiTa, dikutip Senin (18/12/2023).

Ia menjelaskan, pada dua pekan terakhir Desember 2023, Kemenkeu akan membayarkan tagihan-tagihan kontrak yang nilainya mencapai sekitar Rp 500 triliun. Pembayaran subsidi dan kompensasi menjadi salah satu jenis tagihan dibayarkan dengan nilai besar, yakni lebih dari Rp 85 triliun.

"Itu menjadi bagian dari belanja besar di akhir tahun," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti bilang, pihaknya akan mendorong pencairan kontrak. Hal ini diharapkan dapat mendongkrak realisasi belanja negara hingga akhir tahun.

"Yang kita lakukan di perbendaharaan adalah pertama bahwa kita meyakinkan kontrak-kontrak itu bisa sampai dicairkan. Dalam artian mereka sudah mengajukan surat perintah membayar," tuturnya.

Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) untuk mempercepat pengajuan pembayaran tagihan. Pada saat bersamaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) juga diminta untuk menambah jam kerja guna memantau perkembangan penagihan tersebut.


"Jadi, teman-teman yang biasanya bekerja normal, saat ini sudah banyak yang kerjanya sampai tengah malam," ucap Prima.

https://money.kompas.com/read/2023/12/18/100010626/realisasi-belanja-negara-masih-80-persen-kemenkeu-hal-yang-lazim-terjadi

Terkini Lainnya

Daftar Emiten yang Bakal Bagi-bagi Dividen pada Juni 2024

Daftar Emiten yang Bakal Bagi-bagi Dividen pada Juni 2024

Whats New
Gencarkan Ekspansi Pasar Nasional, GNET Official Store di Tokopedia Miliki 19 Titik Distribusi

Gencarkan Ekspansi Pasar Nasional, GNET Official Store di Tokopedia Miliki 19 Titik Distribusi

Rilis
Insentif Likuiditas, BI: Insentif bagi Bank yang 'Berkeringat' Berikan Kredit

Insentif Likuiditas, BI: Insentif bagi Bank yang "Berkeringat" Berikan Kredit

Whats New
Mahendra Siregar Lantik 21 Kepala OJK Daerah, Simak Daftarnya

Mahendra Siregar Lantik 21 Kepala OJK Daerah, Simak Daftarnya

Whats New
Operasi Pipa Gas Cirebon-Semarang Tahap 1 Terus Dijaga Keandalannya

Operasi Pipa Gas Cirebon-Semarang Tahap 1 Terus Dijaga Keandalannya

Whats New
Kota Tual dan Kepulauan Aru Jadi Lokasi Modeling Penangkapan Ikan Terukur KKP

Kota Tual dan Kepulauan Aru Jadi Lokasi Modeling Penangkapan Ikan Terukur KKP

Whats New
Prabowo Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen, BI: Kami Akan Terus Bersinergi...

Prabowo Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen, BI: Kami Akan Terus Bersinergi...

Whats New
Destry Damayanti: Kondisi Global Tidak Pasti, Stabilitas Nilai Tukar Rupiah Perlu Dipertahankan

Destry Damayanti: Kondisi Global Tidak Pasti, Stabilitas Nilai Tukar Rupiah Perlu Dipertahankan

Whats New
Pengusaha Konveksi: Jika Permendag 8/2024 Tak Diubah, Industri Kecil Menengah Mati

Pengusaha Konveksi: Jika Permendag 8/2024 Tak Diubah, Industri Kecil Menengah Mati

Whats New
Menunda Tapera untuk Pekerja

Menunda Tapera untuk Pekerja

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Kliring Berjangka untuk Lulusan S1 Hukum, Simak Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Kliring Berjangka untuk Lulusan S1 Hukum, Simak Persyaratannya

Work Smart
Mei Deflasi, BPS: Bukan Disebabkan Pelemahan Daya Beli Masyarakat

Mei Deflasi, BPS: Bukan Disebabkan Pelemahan Daya Beli Masyarakat

Whats New
Tapera Dinilai Bisa Gerus PDB dan Bikin 466.830 Pekerjaan Hilang

Tapera Dinilai Bisa Gerus PDB dan Bikin 466.830 Pekerjaan Hilang

Whats New
CPNS 2024 Segera Dibuka, Apa Saja Dokumen yang Dibutuhkan?

CPNS 2024 Segera Dibuka, Apa Saja Dokumen yang Dibutuhkan?

Whats New
Hadirkan Produk Inovatif untuk Solopreneur, Bank Saqu Raih 1 Juta Nasabah dalam 6 Bulan

Hadirkan Produk Inovatif untuk Solopreneur, Bank Saqu Raih 1 Juta Nasabah dalam 6 Bulan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke