14 Dana Pensiun dan 7 Asuransi Masuk Status Pengawasan Khusus OJK

Dari jumlah tersebut, sebanyak 9 dana pensiun didirikan oleh Badan Usaha Milik negara (BUMN), sedangkan 5 dana pensiun adalah milik swasta.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, permasalahan yang terjadi pada dana pensiun adalah adanya defisit pendanaan.

"Sebagian besar terjadi karena ketidakmampuan pendiri untuk menyelesaikan akumulasi kewajiban iurannya kepada dana pensiun," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (15/1/2024).

Ia menambahkan, dana penisun yang mengalami masalah pendanaan telah diminta menyampaikan rencana perbaikan kondisi pendanaan.

Adapun, beberapa dari dana pensiun tersebut telah melakukan uji tuntas (due diligence) dan telah menyampaikan opsi penyelesaian.

Ogi menerangkan, secara umum terdapat beberapa langkah yang diambil pendiri yaitu berupa permohonan ke OJK untuk pengalihan program pensiun dari manfaat pasti menjadi iuran pasti.

Selain itu, juga terdapat permohonan pembubaran dana pensiun dengan penyelesaian defisit berupa swap aset pendiri.

Dana pensiun juga mengajukan permohonan kepada OJK untuk melakukan perpanjangan periode pembayaran iuran sesuai ketentuan.

"OJK menekankan langkah apapun yang ditempuh dana pensiun adalah untuk kepentingan para peserta, serta dilakukan dengan komunikasi yang baik dan transparan kepada seluruh peserta," imbuh dia.

Lebih lanjut, Ogi juga melaporkan, sampai saat ini masih terdapat 7 perusahaan asuransi dan reasuransi yang masuk ke dalam status pengawasan khusus.

Adapun, penyebab perusahaan asuransi tersebut masuk ek dalam status pengawasan khusus karena tidak memenuhi rasio pencapaian solvabilitas (RBC), rasio kecukupan investasi (RKI), atau rasio likuiditas.