Tolak Impor Beras, Para Petani Demo di Depan Kementan

Pantauan Kompas.com, mereka membawa spanduk bertuliskan "Tegakkan Kedaulatan Pangan untuk Indonesia Bebas Impor", kemudian beberapa petani juga membawa bendera SPI dan beberapa lainnya terlihat membawa bendera Partai Buruh.

Salah satu perwakilan SPI Angga Hermanda menyampaikan orasi bahwa para petani menolak rencana impor beras.

"Impor beras akan berdampak terhadap harga gabah dan beras di tingkat petanu yang akan memasuki masa panen raya di semester pertama tahun 2024," kata Angga.

Selain itu, SPI menyatakan beberapa sikap lainnya di antaranya yaitu, meminta agar cadangan beras pemerintah (CBP) harus berasal dari petani.

Kemudian, meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperbaharui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras petani dengan harga layak.

"Pemberian subsidi terhadap petani tidak boleh hanya dalam bentuk subsidi pupuk, tetapi juga dalam bentuk subsidi langsung. Dan memberikan tanah untuk petani bukan korporasi dengan program cetak sawah baru," tuturnya.

Lebih lanjut, Angga meminta pemerintah melakukan revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Petani.

"Kementan tidak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013 yang memfasilitasi kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani," ucap dia.

Sebelumnya, Pemerintah berencana mengimpor beras 3 juta ton selama 2024.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief mengungkapkan, kebijakan tersebut merupakan keputusan pemerintah untuk mengantisipasi defisit neraca bulanan.

Pada saat yang sama, bantuan pangan beras terus digulirkan kepada masyarakat berpendapatan rendah untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi.

Berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras bulanan pada Januari 2024 sebesar 0,9 juta ton dan Februari 2024 sebesar 1,3 juta ton. Jumlah ini berada di bawah rata-rata konsumsi beras bulanan yang diperkirakan sebesar 2,5 juta ton.

"Kita tidak bisa menunggu stok habis sehingga perlu antisipasi agar stabilitas pangan tetap terjaga. Jadi kita perlu siapkan beberapa bulan ke depan. Apalagi dampak El Nino terhadap penurunan produksi itu, baru terasa dua atau tiga bulan berikutnya," ujar Arief dalam siaran persnya, Selasa (9/1/2024).

"Nah, pada saat yang sama kita juga terus menggulirkan bantuan pangan beras sebagai bantalan sosial bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk mengendalikan inflasi," sambungnya.

Walau demikian, Arief memastikan pemerintah masih lebih mengutamakan penyerapan padi dari petani lokal. Dia pun meminta Perum Bulog dan BUMN pangan untuk bersiap menyerap hasil produksi petani dengan harga yang baik.

"Nanti jika sudah waktunya, Perum Bulog bersinergi dengan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) dan koperasi untuk menyerap hasil produksi petani," kata Arief.

Untuk penyerapan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan plafon pinjaman yang dapat diberikan subsidi bunga dengan skema penjaminan dari pemerintah.

"Pinjaman hingga Rp 28,7 triliun itu adalah yang dapat diberikan subsidi bunga oleh pemerintah kepada BUMN Pangan, yaitu Perum Bulog dan ID FOOD," kata Arief.

"Sebetulnya yang paling penting adalah adanya kepastian offtake hasil produksi petani sehingga sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, silakan sedulur petani berproduksi. Nanti BUMN pangan ditugaskan untuk menyerap dengan fungsinya sebagai standby buyer," pungkasnya.