Bio Farma Minta PMN Berupa Aset Eks Laboratorium Flu Burung Rp 68 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bio Farma (Persero) mengusulkan untuk mendapat penyertaan modal negara (PMN) berupa inbreng barang milik negara (BMN) senilai Rp 68 miliar. BMN itu merupakan aset bekas laboratorium flu burung.

Direktur Utama Bio Farma Shadiq Akasya mengatakan, aset eks laboratorium flu burung tersebut dibangun pada 2006-2008 di atas lahan milik Bio Farma yang ada di Bandung, Jawa Barat.

Ada dua gedung laboratorium yang dibangun dengan berlokasi di Pasteur dan Cisarua. Pembangunan itu mulanya untuk mengantisipasi isu global yang ramai dengan wabah flu burung.

"Dengan perkembangan kondisi yang ada, bahwa saat ini aset flu burung itu belum dimanfaatkan dengan optimal. Dalam artian, tujuan daripada Kemenkes untuk mendirikan itu, tapi belum pernah beroperasi," ujar Shadiq dalam rapat kerja dengan Komis XI DPR RI, Selasa (2/7/2024).

Maka dari itu, Bio Farma berencana memanfaatkan bangunan yang di dalamnya terdapat peralatan, mesin, serta jaringan listrik tersebut untuk memproduksi vaksin rotavirus, rubella, dan biosimilar.

Shadiq menuturkan, nilai investasi dari pendirian fasilitas produksi vaksin rotavirus, rubella, dan biosimilar yang direncanakan perseroan mencapai Rp 550 miliar. Pemberian PMN berupa inbreng BMN senilai Rp 68 miliar itu pun akan mendukung pengerjaan proyek.

"Jadi Rp 68 miliar itu sekitar 12 persen dari total project cost atau investasi sampai dengan 2026 yang Rp 550 miliar," ungkapnya.

Ia menjelaskan, vaksin rotavirus dan rubella merupakan bagian dari program imunisasi nasional milik pemerintah, sehingga akan menjadi produksi utama Bio Farma.

Saat ini kebutuhan vaksin rotavirus sebanyak 11 juta dosis setiap tahunnya dengan nilai Rp 500 miliar, sedangkan kebutuhan vaksin rubella 20 juta dosis setiap tahunnya dengan nilai Rp 260 miliar.

Sayangnya, dengan keterbatasan fasilitas produksi yang dimiliki Bio Farma, kedua vaksin tersebut masih diimpor dari India. Maka dengan berjalannya proyeknya untuk produksi di dalam negeri akan membantu menekan impor dan menghemat devisa.

"Jadi pemanfaatan BMN ini untuk usaha yang lebih produktif karena saat ini posisinya (aset eks flu burung) mangkrak atau tidak terurus," kata Shadiq.

Oleh karena itu, dia pun meminta Komisi XI DPR RI untuk menyetujui pemberian PMN berupa BMN kepada Bio Farma guna mendukung percepatan kemandirian industri farmasi nasional.

"Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan di sektor kesehatan nasional, usulan PMN dari BMN sebesar Rp 68 miliar pada Bio Farma mohon disetujui," tutupnya.