Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Selidiki Sertifikat Kompetensi TKI Ilegal

Kompas.com - 14/12/2009, 19:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai menyelidiki praktik perdagangan sertifikat kompetensi tenaga kerja Indonesia ilegal. Pemerintah akan menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam praktik yang merugikan TKI dan negara.

Demikian disampaikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar seusai membuka rapat konsolidasi program 100 hari di Jakarta, Senin (14/12). Rapat tersebut dihadiri pejabat eselon I dan II Depnakertrans serta kepala dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi se-Indonesia.

"Kami menemukan fakta dan laporan banyak sekali pemberangkatan (TKI) dipaksakan karena arus permintaan tinggi dari luar negeri, terutama Timur Tengah dan Saudi Arabia. Saya sudah perintahkan untuk mengambil tindakan khusus agar se tiap aparat yang terlibat menghentikan penerbitan sertifikat asli tapi palsu," kata Muhaimin.

Muhaimin juga memerintahkan aparat pemerintah tidak melayani pengurusan dokumen penempatan tenaga kerja Indonesia yang diduga diperoleh dengan melanggar prosedur. Pemerintah akan mengambil tindakan tegas mulai surat peringatan, skorsing, sampai pencabutan izin terhadap balai-balai latihan kerja luar negeri dan pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) yang terlibat.

Indonesia menempatkan sedikitnya 25.000 TKI ke Timur Tengah setiap bulan. Sebagian besar akan bekerja di sektor rumah tangga yang tetap membutuhkan kompetensi.

Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Rusjdi Basalamah dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) Yunus M Yamani mendukung langkah pemerintah. Mereka mendesak pemerintah menindak tegas siapapun yang terlibat sesuai tingkat kesalahan.

Menurut Rusjdi, pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan untuk memperbaiki penempatan TKI. Yunus menambahkan, pengusaha TKI ingin pemerintah tegas agar persoalan TKI bisa segera selesai.

Pelayanan satu atap

Persoalan dokumen membuat TKI bermasalah tak pernah usai. Untuk itu, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) segera menambah pelayanan satu atap di daerah sentra TKI.

Kepala BNP2TKI Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan, pihaknya akan membuka tiga pos pelayanan TKI satu atap untuk mempermudah TKI, yakni Medan, Pare Pare, dan Nunukan. Menurut Jumhur, sistem pelayanan satu atap mampu menurunkan jumlah TKI berdo kumen ilegal di pintu-pintu keberangkatan ke Malaysia dan Timur Tengah.

"Begitu pelayanan satu atap dibuka di Mataram (Nusa Tenggara Barat), jumlah TKI asal Lombok yang mengurus dokumen di Kepulauan Riau dan Riau turun sampai 30 persen. Jadi, kami akan terus mendorong supaya pemerintah daerah mau membangun pelayanan yang mudah dan cepat bagi TKI ini," ujar Jumhur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

HSBC Gandeng Plaza Indonesia, Beri Pengalaman Belanja untuk Konsumen

HSBC Gandeng Plaza Indonesia, Beri Pengalaman Belanja untuk Konsumen

Whats New
Ajang Apresiasi Industri Kreatif dan Periklanan Bakal Digelar di Jakarta

Ajang Apresiasi Industri Kreatif dan Periklanan Bakal Digelar di Jakarta

Whats New
2 Cara Mengatasi Lupa PIN ATM BRI Tanpa ke Bank Antiribet

2 Cara Mengatasi Lupa PIN ATM BRI Tanpa ke Bank Antiribet

Spend Smart
BEI Tunjuk Mantan Petinggi OJK Jadi Komisaris Utama

BEI Tunjuk Mantan Petinggi OJK Jadi Komisaris Utama

Whats New
Masuk Semester II 2024, Upbit Optimis Aset Kripto Tumbuh Positif

Masuk Semester II 2024, Upbit Optimis Aset Kripto Tumbuh Positif

Whats New
Shopee Bantah Lakukan Monopoli Jasa Kurir di Platformnya

Shopee Bantah Lakukan Monopoli Jasa Kurir di Platformnya

Whats New
4 Tips Menggunakan Kartu Kredit ala Renata Kusmanto

4 Tips Menggunakan Kartu Kredit ala Renata Kusmanto

Spend Smart
Nilai Rata-rata Transaksi 'Paylater' di Indonesia Masih di Bawah Rp 500.000

Nilai Rata-rata Transaksi "Paylater" di Indonesia Masih di Bawah Rp 500.000

Whats New
Rupiah Kembali Terkapar, Dollar AS Tembus Rp 16.400

Rupiah Kembali Terkapar, Dollar AS Tembus Rp 16.400

Whats New
Permudah BPR Ajukan Perizinan Kelembagaan, OJK Luncurkan Aplikasi SPRINT

Permudah BPR Ajukan Perizinan Kelembagaan, OJK Luncurkan Aplikasi SPRINT

Whats New
Sepanjang 2023, Aplikasi Investasi Pluang Catat Kenaikan Nilai Transaksi 22 Kali Lipat

Sepanjang 2023, Aplikasi Investasi Pluang Catat Kenaikan Nilai Transaksi 22 Kali Lipat

Whats New
KPPI Mulai Penyelidikan soal Impor Ubin Keramik

KPPI Mulai Penyelidikan soal Impor Ubin Keramik

Whats New
Karier.mu dan Women’s World Banking Luncurkan Modul Kapabilitas Keuangan dan Digital, Bisa Diakses Gratis

Karier.mu dan Women’s World Banking Luncurkan Modul Kapabilitas Keuangan dan Digital, Bisa Diakses Gratis

Whats New
Bersama Mentan Amran, Presiden Jokowi Lakukan Peninjauan Program Pompanisasi di Kotawaringin Timur

Bersama Mentan Amran, Presiden Jokowi Lakukan Peninjauan Program Pompanisasi di Kotawaringin Timur

Whats New
IHSG Menguat di Akhir Sesi, Rupiah Koreksi

IHSG Menguat di Akhir Sesi, Rupiah Koreksi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com