Aset Eks BPPN Kembali Dijual, Berminat?

JAKARTA, KOMPAS.com  — Penjualan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ditargetkan akan menambah aliran dana ke APBN 2010 sebesar Rp 1,2 triliun. Sementara itu, tahun lalu target penjualan aset eks BPPN untuk APBN ditetapkan sebesar Rp 2,6 triliun.

Pemerintah masih menggantungkan diri pada penjualan properti eks BPPN yang digunakan sebagai ganti rugi atas kucuran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dicairkan untuk menahan pemburukan krisis moneter tahun 1997-1998.

Demikian dikatakan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Hadiyanto di Jakarta, Jumat (15/1/2010).

Menurut dia, dari total target Rp 1,2 triliun tersebut, sebesar Rp 365 miliar di antaranya merupakan target yang harus dikejar dari hasil penjualan aset delapan debitor BLBI yang totalnya mencapai Rp 2,297 triliun.

Target sisanya akan dikejar dari aset-aset properti eks BPPN yang semula dikelola PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). ”Targetnya termasuk dari aset-aset eks PPA yang dari BPPN, hasil penagihan delapan obligor yang masih berjalan, serta setoran dari pemegang saham bank dalam likuidasi,” ujar Hadiyanto.

Pada tahun 2009, pemerintah menurunkan target pengelolaan aset pada Ditjen Kekayaan Negara dari Rp 2,6 triliun menjadi Rp 650 miliar. Hingga Oktober 2009, target baru tersebut hanya tercapai Rp 400 miliar. Namun, pada akhir Desember 2009, target tersebut terpenuhi.

Kementerian Keuangan saat ini bertanggung jawab atas setoran dari delapan pemegang saham bank eks BPPN, yang merupakan penerima BLBI.

Target dana dari pengelolaan aset juga berasal dari pengelolaan BUMN yang rugi oleh PT PPA. Hingga saat ini ada 20 BUMN yang masih rugi pada tahun 2009. Pada tahun ini pemerintah menargetkan jumlah BUMN yang merugi berkurang menjadi 10 perusahaan. Salah satu caranya, memberdayakan fungsi PT PPA yang diberikan tugas menyehatkan keuangan BUMN-BUMN strategis yang sakit sejak Januari 2009.

Menteri BUMN Mustafa Abubakar menegaskan, PPA akan diarahkan untuk menyehatkan BUMN yang dikategorikan memiliki fungsi penting, tetapi mengalami masalah keuangan. ”Jadi, untuk menyehatkan keuangan BUMN yang rugi, pemerintah tidak perlu menyediakan dana untuk menyuntikkan modal, cukup dengan suntikan modal dari PT PPA,” ujarnya.

Salah satu pasien PT PPA saat ini adalah perusahaan penerbit Balai Pustaka. PT PPA menyuntikkan modal kerja tambahan ke Balai Pustaka. Adapun untuk kelanjutan bisnisnya, Kementerian Pendidikan Nasional diminta memberikan proyek sehingga Balai Pustaka tetap berjalan.

PT PPA tidak hanya di Balai Pustaka, tetapi juga ikut menyehatkan PT PAL, Garuda Indonesia, dan nantinya I-Glass, serta BUMN strategis lainnya, seperti PT Pindad, pada 2010. ”Pemerintah sudah memutuskan untuk memfokuskan pendanaan persenjataan TNI dengan produk domestik. Tidak menutup kemungkinan PT Dahana (produsen bahan peledak) pun akan dilihat,” ujar Mustafa Abubakar. (OIN)