"Tax Ratio" Pajak 16 Persen Tidak Mungkin?

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan Panja Perpajakan DPR agar tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap PDB dinaikkan dari 11,7 persen menjadi 16 persen tahun ini dinilai mustahil. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan realisasi tax ratio 16 persen tersebut baru bisa dicapai setidaknya dua atau tiga tahun kedepan. 

"Hasil dari reformasi (birokrasi) kan tidak mungkin tiba-tiba. Butuh waktu, saya kira butuh waktu 2-3 tahun untuk kesana," kata Anggito.

Anggito menjelaskan untuk menambah tax ratio sebesar itu diperlukan sejumlah prasyarat untuk mencapainya. Diantaranya, pertumbuhan nominal PDB minimal 10 persen. Selain itu, perlu ada pengawasan-pengawasan yang lebih baik di Direktorat Jenderal Pajak sehingga tidak terjadi kebocoran. Tak hanya itu, kepatuhan dari wajib pajak baik perorangan ataupun badan juga perlu ditingkatkan.

"Kepatuhannya meningkat, kita mengharapkan individual atau perusahaan yang punya kemampuan membayar pajak bisa patuh dan bisa  membayar pajak dengan benar," papar dia.

Sebagai informasi, usulan peningkatan tax ratio menjadi 16 persen muncul saat rapat Panitia Kerja Perpajakan DPR dengan Ditjen Pajak, beberapa waktu lalu. Rapat ini mendesak agar Dirjen Pajak menaikkan tax ratio menjadi 16 persen.

Dalam APBN, tax ratio dipatok sebesar 12,4 persen atau sekitar Rp 740 triliun. Dalam RAPBN-P 2010 yang tengah dibahas antara pemerintah dengan DPR, tax ratio turun menjadi 11,7 persen. Tax ratio Indonesia dinilai sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara.