Kinerja Menteri Ekonomi Belum Optimal

JAKARTA, KOMPAS.com - Satu tahun sudah Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II bekerja. Sejumlah pihak menilai, kinerja para pembantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), khususnya menteri ekonomi, masih belum optimal.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Indonesia (INDEF) Ahmad Erani Yustika menilai, secara umum, kinerja menteri-menteri ekonomi standar saja. Misalnya, Menteri Keuangan belum bisa mengelola potensi investasi yang dimiliki Indonesia. Tapi, "Menteri Keuangan masih harus diberi kesempatan karena baru dilantik 20 Mei 2010," ujarnya kepada KONTAN, Ahad (17/10/2010).

Begitu juga dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurut Erani, Darwin Zahedy Saleh masih keteteran membenahi sektor energi Indonesia. Tetapi, Darwin masih layak diberi kesempatan. Maklum, sektor ESDM adalah wilayah yang rumit lantaran banyak melibatkan korporasi asing.

Namun, Erani berpendapat, kesempatan berikutnya tidak layak diberikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perdagangan yang kinerja biasa-biasa saja sekalipun sudah dua kali menjabat di posisi yang sama.

Seharusnya, dengan waktu yang lebih lama bekerjasama dengan Presiden SBY, kedua menteri ini tidak memerlukan lagi masa transisi. "Kinerjanya biasa-biasa saja, padahal peluang investasi dari luar cukup terbuka," kata Erani.

Contohnya, pembangunan infrastruktur lokal yang menjadi tanggung jawab Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto berjalan lambat. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu juga tidak memiliki terobosan baru dalam meningkatkan nilai rapor perdagangan negara kita.

Erani sangat menyayangkan otoritas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang justru makin terbatas. Semestinya, Bappenas diberi wewenang lebih konkret lagi, tidak sebatas menyusun perencanaan nasional. Tapi, Presiden malah membentuk Komite Ekonomi Nasional (KEN). "Saya melihat, ada potensi tumpang tindih dari sisi perencanaan pembangunan nasional," kata dia.

Salah tempat Sementara itu, Aria Bima, Wakil Ketua Komisi Pedagangan, Perindustrian, dan Investasi (VI) DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menilai, kebijakan yang dikeluarkan Menteri Keuangan belum bagus. Soalnya, ia tidak berani melakukan tawar-menawar utang dengan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Seharusnya, "Kita bisa meminta penundaan pembayaran utang," tegasnya.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, sulit untuk melihat kinerja menteri-menteri ekonomi satu per satu. "Karena semuanya satu tim ekonomi, mereka saling berhubungan. Kalau yang satu baik, satu lagi macet, tetap saja macet semua," kata Bos Grup Gemala ini.

Namun, menurut Sofjan, waktu satu tahun belum bisa dijadikan patokan mengukur kinerja para menteri ekonomi. "Kalau saya, sih, melihatnya ada beberapa pemimpin di kementerian yang istilahnya not the right man at the right place," ujarnya. Siapa? Ia menolak menyebutkan.

Adapun Ekonomi Standard Chartered Bank Eric Alexander Sugandi melihat, makroekonomi kita saat ini lebih stabil. "Arah ekonomi kita sudah benar," katanya. Pemerintah telah menempuh sejumlah langkah positif untuk mengejar pertumbuhan ekonomi setahun ini. Misalnya, dengan memberikan stimulus fiskal. Tetapi, pemerintah harus membenahi pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. (Muhamad Fasabeni, Astri Karina Bangun, Ragil Nugroho/Kontan)