Mahasiswa Mentawai Tolak kebun Sawit

PADANG, KOMPAS.com — Rencana pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kepulauan Mentawai dikhawatirkan bakal mematikan penghidupan masyarakat. Hal itu disampaikan puluhan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Mentawai Gugat Sawit (Gemmagus) yang melakukan demonstrasi di Kota Padang, Senin (7/3/201).

Aksi yang dimulai dengan orasi di Gedung DPRD Sumbar itu dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju Gedung Pemprov Sumbar. Sekretaris Gemmagus Pinda Simanjuntak mengatakan, pihaknya menyesalkan dukungan yang diberikan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno terhadap rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit itu.

Gubernur Sumbar, kata Pinda, mendukung PT Gozco Plantation sebagai salah satu calon investor perkebunan kelapa sawit di Mentawai saat mereka melakukan kunjungan ke Padang.

Menurut Pinda, dari rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit itu, setidaknya 73.000 hektar lahan masyarakat yang berada dalam status Area Penggunaan Lain (APL) akan dijadikan tanah negara. Ia mengatakan, hal itu akan dijalankan dengan prosedur pelepasan hak untuk mendapatkan sertfikat hak guna usaha (HGU) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

Sementara saat ini hanya ada total 93.000 hektar lahan APL yang menjadi lahan dan ladang milik warga untuk penghidupan. "Jika perkebunan sawit itu jadi masuk, lahan untuk warga tinggal 20.000 hektar saja," ucap Pinda.

Ia menambahkan, rencana perkebunan kelapa sawit itu juga bukanlah solusi elegan untuk membangkitkan lagi penghidupan masyarakat yang terpuruk setelah bencana tsunami, 25 Oktober 2010 lalu. Pasalnya, kultur penghidupan sebagian besar orang Mentawai selama ini sangat tergantung dari hasil bercocok tanam di ladang dan bukan bekerja dalam sebuah industri seperti disyaratkan pada perkebunan kelapa sawit.

Ketua Forum Mahasiswa Mentawai Daudi Silvanus Satoko menambahkan, Kepulauan Mentawai yang sebagian besar wilayahnya memiliki kesulitan untuk mendapatkan air sangat tidak sesuai untuk perkebunan kelapa sawit. "Kami di Mentawai sudah kesulitan air bersih, apalagi jika nanti perkebunan kelapa sawit masuk," katanya.

Pinda menyebutkan, saat ini izin lokasi pembukaan kebun kelapa sawit hanya diberikan pada dua perusahaan. Sebelumnya, berdasarkan catatan Kompas yang disarikan dari data Badan Pertanahan Nasional Mentawai, izin lokasi itu diberikan pada lima perusahaan dengan total luas lahan kebun yang akan dibuka mencapai 73.500 hektar di seluruh wilayah Kepulauan Mentawai.

Dalam demonstrasi itu, puluhan mahasiswa tersebut hanya diterima Plt Sekretaris Daerah Sumbar Mahmuda Rivai karena Gubernur Sumbar Irwan Prayitno tidak berada di tempat. Sementara itu, ketika berorasi di Gedung DPRD Sumbar, puluhan demonstran itu diterima anggota Komisi II, Dedrizal.

Menurut Dedrizal, rencana pembukaan kebun kelapa sawit itu akan secara masif mengubah tata ruang dan struktur sosial ekonomi masyarakat Mentawai. Ia menilai, ada kemungkinan perkebunan kelapa sawit itu akan merampas penghidupan masyarakat Mentawai selama ini.

"Kita harus tahu banyak apa yang dipikirkan masyarakat Mentawai sehingga keputusan yang dihasilkan bersifat melindungi dan punya keberpihakan," kata Dedrizal.

Itu termasuk izin pada PT Siberut Golden Plantation Utama dengan izin lahan seluas 20.000 hektar di Kecamatan Siberut Barat Daya, Siberut Selatan, Siberut Tengah, dan Siberut Utara, dan PT Mentawai Golden Plantation Pratama seluas 19.500 hektar. Di samping itu, izin juga diberikan kepada PT Suasti Sidi Amajra dengan luas lahan 12.500 hektar, PT Rajawali Anugrah Sakti seluas 10.000 hektar, dan PT Adler Dharmasraya Aofwaert dengan lahan seluas 11.500 hektar.

Izin lokasi itu mencakup wilayah kecamatan yang akan turut dibuka, yaitu Sipora Selatan, Sipora Utara, Sikakap, Pagai Utara, dan Pagai Selatan. Belakangan izin pada PT Adler Dharmasraya Aofwaert dicabut sekalipun tidak mengurangi luas lahan yang akan dibuka melainkan justru bertambah.