Jalan "Merusak" Ekonomi

Investor tol Jasa Marga, misalnya, belum akan membangun ruas tol Bawen-Salatiga-Boyolali-Solo. Sebab, pendapatan dari volume lalu lintas hariannya tak menutup biaya investasi. Andai saja pemerintah lebih banyak lagi memberi insentif, mungkin tol dari Jakarta ke Surabaya lebih cepat terbangun.

Ketika ada investor yang telah ”memarkir” uang, seperti contohnya PLUS Expressways Berhad, ternyata pembebasan lahan masih memakan waktu bertahun-tahun. Masih tersisa 10 persen lahan belum bebas di ruas Tol Cikampek-Palimanan, tetapi belum juga ada keputusan kapan jalan tol mulai bisa dibangun konstruksinya.

Terkatung-katungnya pembangunan 24 ruas tol sebenarnya menunjukkan pula ada yang salah dengan ”pendekatan” pemerintah terhadap investor. Maka seharusnya, evaluasi jangan hanya ditujukan bagi investor, tetapi juga bagi pemerintah. Yang salah dari kebijakan pemerintah harus dikoreksi atau ditambah.

Tanpa itu, maka daya saing Indonesia (posisi 44) berdasarkan the Global Competitiveness Index 2010 tetap akan berada di bawah Malaysia (posisi 26), Brunei (28), Thailand (38). Dengan penekanan posisi infrastruktur, maka ternyata Indonesia hanya menduduki peringkat ke-69 dunia dalam Logistics Performance Index 2010. Sungguh memilukan.

Dalam konteks liberalisasi dan perdagangan bebas yang mencakup Asia Tenggara dan China, ”miskinnya” infrastruktur di Republik ini jelas-jelas mengkhawatirkan. Boleh jadi, kita dilibas oleh produk impor karena lebih murah sebab produksinya efisien. (HARYO DAMARDONO)