Fokus Peralihan Program Tuntaskan BPJS

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan DPR disarankan mengambil jalan tengah untuk fokus membahas peralihan program demi menuntaskan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pembahasan peralihan lembaga yang berlarut-larut justru memperlambat pel aksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang sudah tertunda 7 tahun.

Demikian disampaikan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Fachmi Idris di sela peluncuran pelayanan kesehatan program I-Klinik di masjid di seluruh Indonesia di Jakarta, Rabu (27/7/2011).

Program ini ingin memperluas akses pelayanan kesehatan lewat 1 juta masjid digagas Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dengan dukungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Yayasan Amalbakti Muslim Pancasila.

"Ini, kan, pertarungan gengsi. Kesannya jadi membicarakan kaleng dan bukan isi sehingga programnya lupa dibahas," ujarnya.

Pembahasan RUU BPJS diperpanjang. Dalam beberapa pertemuan sebelum masa sidang IV 2010-2011 berakhir, DPR dan pemerintah masih berkutat membahas bab peralihan.

DPR menginginkan PT Jamsostek (Persero), PT Askes (Persero), PT Taspen (Persero ), dan PT Asabri (Persero) mengalihkan program, peserta, dan aset ke dua BPJS baru secepatnya. Pemerintah menginginkan peralihan bertahap yang matang dan membentuk BPJS jaminan kesehatan dasar bagi rakyat miskin dulu.

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan, pemerintah ingin membentuk BPJS jangka pendek untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan dasar yang tidak diskriminatif bagi rakyat. "Artinya, orang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama di mana pun," ujarnya.