Elemen Pendukung BPJS Bertambah

Kompas.com - 08/08/2011, 21:14 WIB
Penulis Suhartono
|
EditorNasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com -- Elemen yang bergabung dengan Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) untuk memperjuangkan terwujudnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) semakin bertambah dan kuat. BPJS akan menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Setelah 64 elemen kelompok buruh, pekerja dan mahasiswa, elemen baru yang mendukung KAJS adalah Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Jaringan Buruh dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Kelompok lainnya yang bergabung, antara lain adalah Badan Eksekutit Mahasiswa (BEM) Universitas Yarsi dan BEM Universitas Negeri Solo (UNS), Lembaga Bantuan Hukum Aspek Indonesia.

Demikian disampaikan Koordinator Pembela Hukum KAJS Surya Tjandra kepada Kompas di sela pertemuan KAJS dengan kelompok-kelompok buruh, pekerja, perawat dan mahasiswa yang baru bergabung di Sekretariat Trade Union Rights Centre (TURC) di Jalan Masjid, Pejompongan, Jakarta, Senin (8/8/2011) petang.

"Kami bersepakat untuk mendukung RUU BPJS yang akan mulai dibahas lagi pertengahan Agustus mendatang. Kesepakatan ini muncul dari adanya kesadaran bersama perlunya mencantolkan RUU BPJS sebagai prioritas UU yang harus terwujud sebelum mewujukan RUU Keperawatan, RUU Perlindungan PRT, RUU Perubahan UU Perlindungan dan Penempatan TKI di Luar Negeri," ujar Surya.

Gerakan bersama

Menurut Surya, penggabungan elemen baru ini masih terus dikonsolidasikan sebelum membuat gerakan bersama menjelang peringatan Proklamasi 17 Agustus mendatang.

Sementara Ketua PPNI Harif Fadhilah mengemukakan, apabila RUU BPJS tidak ada, para perawat tidak memiliki lima jaminan. "Jaminan yang ada hanyalah kesehatan, padahal itu sangat terbatas. Jadi, perlu RUU BPJS yang melaksanakan SJSN," tambah Harif, yang memiliki 600.000 anggota perawat tersebar di seluruh Indonesia.

Harif menambahkan, jika RUU BPJS tidak segera diundangkan, maka RUU Keperawatan, RUU Perlindungan PRT, RUU Perubahan UU Perlindungan dan Penempatan TKI di Luar Negeri, tidak akan segera dibahas. "Oleh sebab itu, RUU BPJS harus segera diterbitkan dulu," kata Harif.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    [POPULER MONEY] Lowongan Kerja Honda Prospect Motor | Tesla Sudah Teken Kontrak Pembelian Nikel dari 2 Perusahaan di Indonesia

    [POPULER MONEY] Lowongan Kerja Honda Prospect Motor | Tesla Sudah Teken Kontrak Pembelian Nikel dari 2 Perusahaan di Indonesia

    Work Smart
    Tesla Beli Nikel ke Perusahaan China di Morowali, Komisi VII DPR: Tidak Masalah...

    Tesla Beli Nikel ke Perusahaan China di Morowali, Komisi VII DPR: Tidak Masalah...

    Whats New
    Ini 7 Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak dengan Mudah

    Ini 7 Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak dengan Mudah

    Whats New
    Generali Luncurkan Layanan BeSMART, Apa Manfaatnya?

    Generali Luncurkan Layanan BeSMART, Apa Manfaatnya?

    Whats New
    Cara Daftar BRImo bagi Nasabah Lama dan Baru lewat HP dengan Mudah

    Cara Daftar BRImo bagi Nasabah Lama dan Baru lewat HP dengan Mudah

    Whats New
    Kerja Sama dengan Binus, BCA Digital Targetkan Gaet 42.000 Nasabah Baru

    Kerja Sama dengan Binus, BCA Digital Targetkan Gaet 42.000 Nasabah Baru

    Rilis
    Indeks Keyakinan Konsumen di Juli 2022 Turun, BI: Masih Dalam Zona Optimis

    Indeks Keyakinan Konsumen di Juli 2022 Turun, BI: Masih Dalam Zona Optimis

    Whats New
    Pemerintah Waspadai Pelemahan Ekonomi China

    Pemerintah Waspadai Pelemahan Ekonomi China

    Whats New
    Jokowi Minta Sri Mulyani Bikin 'Stress Test' APBN Hadapi Gejolak Ekonomi Global

    Jokowi Minta Sri Mulyani Bikin "Stress Test" APBN Hadapi Gejolak Ekonomi Global

    Whats New
    Ekonom: Dampak Ketegangan China-Taiwan Lebih Buruk dari Perang Rusia-Ukraina

    Ekonom: Dampak Ketegangan China-Taiwan Lebih Buruk dari Perang Rusia-Ukraina

    Whats New
    Hubungan China-Taiwan 'Memanas', Bahlil: Harus Kita Waspadai

    Hubungan China-Taiwan "Memanas", Bahlil: Harus Kita Waspadai

    Whats New
    Bahlil: Mau Tahun Politik, Jangan Sampai Terjadi 'Wait and See' Investasi

    Bahlil: Mau Tahun Politik, Jangan Sampai Terjadi "Wait and See" Investasi

    Whats New
    Kejahatan Perbankan Meningkat, Mitigasi dari Sisi Teknologi Makin Diperlukan

    Kejahatan Perbankan Meningkat, Mitigasi dari Sisi Teknologi Makin Diperlukan

    Rilis
    Jokowi Minta APBN 2023 Kredibel dan Sehat untuk Hadapi Gejolak Ekonomi Global

    Jokowi Minta APBN 2023 Kredibel dan Sehat untuk Hadapi Gejolak Ekonomi Global

    Whats New
    Apa Itu Teori Keunggulan Mutlak dalam Perdagangan Internasional

    Apa Itu Teori Keunggulan Mutlak dalam Perdagangan Internasional

    Earn Smart
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.