OJK Awasi Aset Sebesar PDB Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengawasi aset lembaga keuangan yang nilainya sebesar Rp 7.778 triliun atau setara dengan nominal Produk Domestik Bruto atau seluruh aktivitas ekonomi nasional.

Atas dasar itu, orang yang memimpin OJK harus independen terhadap semua kepentingan, kecuali kepentingan negara.

Presiden Direktur Nikko Securities, Harianto W Santosa, mengungkapkan hal itu dalam Seminar Nasional Sabang-Merauke Circle (SMC): Mencari Pimpinan OJK dalam Pusaran Ekonomi-Politik, Antara Tantangan dan Harapan, di Jakarta, Selasa (28/2/2012) malam.

"Independen dari mana? Pemerintah atau legislatif? Kalau ada krisis siapa yang bertanggung jawab? Kami ingin calon anggota dewan komisioner independen baik dari kepentingan pribadi, politis, dan pengusaha. Sebab satu kasus kecil saja sulit di KPK, sulit diselesaikan. Apalagi di OJK, kita bicara konglomerat besar. Butuh OJK yang bermoral dan ahlak yang baik," ujarnya.

Menurut Harianto, dengan posisi tersebut, OJK akan membentuk industri keuangan Indonesia ke depan. Dalam 5-10 tahun ke depan akan terlihat pemain-pemain besar di industri.

"Harapan kami dari pasar modal, pimpinan OJK adalah yang berintegritas total pada negara. Kepentingan nasional di atas segala-galanya," tuturnya.