Harusnya Pemerintah Jangan Gunakan Harga Pasar BBM

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat energi, Kurtubi, meminta pemerintah untuk segera mengubah perhitungan besaran subsidi dan acuan harga BBM bersubsidi dengan tidak lagi menggunakan harga pasar. Menurut dia, pemerintah seharusnya mengacu pada biaya pokok bahan bakar minyak (BBM).

Peringatan ini dilontarkan Kurtubi menanggapi gugatan yang akan diajukan oleh pakar hukum tata negara, Yusril Izha Mahendra, terkait Undang-Undang APBNP 2012 ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu pertimbangan Yusril adalah penafsiran MK tahun 2003 ketika pengujian Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Yusril mengatakan, substansi Pasal 7 Ayat 6a dalam UU APBNP itu sama dengan UU Migas dan Gas Bumi sebelum dibatalkan MK. Intinya adalah harga migas diserahkan ke mekanisme pasar. "Selama waktu penundaan kenaikan harga BBM ini, pemerintah seharusnya memperbaiki cara perhitungan besaran subsidi BBM yang benar," ujar Kurtubi ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (1/4/2012).

Kurtubi menerangkan, dalam pengujian UU Migas Pasal 28, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan keputusan bahwa pemerintah tidak boleh mengacu pada harga pasar. Sementara hasil Rapat Paripurna DPR untuk APBNP 2012 menghasilkan Pasal 7 Ayat 6a yang menyebutkan pemerintah bisa menyesuaikan harga jika selisih realisasi harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) dengan asumsi mencapai 15 persen dalam kurun waktu 6 bulan.

Kurtubi menjelaskan, acuan pemerintah untuk menyesuaikan harga adalah ICP bukan biaya pokok. Padahal, kata dia, sebelum UU Migas tersebut ada, pemerintah selalu menggunakan biaya pokok. Anehnya lagi, pemerintah justru menggunakan biaya pokok listrik dalam menghitung besaran subsidi listrik. Tetapi hal ini tidak dilakukan untuk subsidi BBM.

Ia pun mempertanyakan, mengapa pemerintah tidak memperhatikan keputusan MK atau pemerintah tidak mengerti dengan putusan tersebut. "Pemerintah saat ini dalam menghitung subsidi listrik menggunakan biaya pokok listrik, tapi untuk BBM menggunakan harga pasar yang tidak diperbolehkan MK," tegas Kurtubi.

Dengan kondisi ada pihak yang akan menggugat UU APBNP 2012 khususnya Pasal 7 ayat 6a tersebut, ia pun meminta pemerintah segera merubah acuan perhitungannya. Jika tidak, pemerintah termasuk presiden bisa dianggap melanggar konstitusi. Bahkan ini bisa menjadi ruang bagi partai politik untuk menjatuhkan pemerintah. "Alasan untuk impeachment (pemakzulan) sangat terbuka. Presiden dianggap melanggar sumpah jabatan. Ini pelanggaran konstitusional secara terang-terangan," pungkas Kurtubi, yang juga meminta agar pemerintah meminta maaf kepada rakyat atas hal itu.